Tual News – Komunitas penyambung suara rakyat asal Kecamatan PP Kur, Tam dan Tayando, Rabu ( 15/07/2020 ) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Tual. Mereka datang menagih janji, sekaligus mempertanyakan rekomendasi DPRD Kota Tual dalam LKPJ Walikota Tual tahun 2019 yang mengusulkan pengadaan helikopter bagi masyarakat di wilayah pulau – pulau itu, sebab bagi warga Kur, Tam dan Tayando, kebutuhan utama masyarakat berupa listrik ( PLN ), jaringan telekomunikasi, air bersih, percepatan infrastruktur dan pengembalian wilayah administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jalan, dan jembatan penghubung serta pelabuhan Fery harus lebih diprioritaskan wakil rakyat ketimbang membeli satu buah helikopter.
Juru Bicara komunitas perempuan KTT, Trisnawati Banyal kepada tualnews.com, mengaku mendatangi DPRD Kota Tual untuk mempertanyakan rekomendasi DPRD Kota Tual soal pengadaan satu unit helikopter bagi warga pulau – pulau, sebab ini bentuk pelecehan kepada rakyat.
“ Rekomendasi DPRD Kota Tual untuk beli satu buah helikopter bagi warga di pulau – pulau Kota Tual, satu bentuk pelecehan terhadap rakyat, sebab kami merasakan infrastruktur dasar saat ini di Kecamatan Kur, Tam dan Tayando belum dinikmati masyarakat “ Sesalnya.
Menurut Banyal, masyarakat KTT saat ini sangat membutuhkan pelayanan listrik PLN, ketimbang helikopter, karena sudah ada pembangunan infrastruktur kantor PLN dan tiang listrik, namun belum ada penerangan listrik.
DPRD Tual Siap Anggarkan Satu Helikopter Layani Warga Kur dan Tayando
“ termasuk pelayanan air bersih bagi rakyat, sudah dua puluh tahun kami tidak nikmati air bersih di pulau – pulau, bak penampung air dan pipa air dipasang, tapi tidak ada air mengalir “ Sorotnya.
Dirinya juga menyoroti sarana pendidikan dan kesehatan yang minim di tiga wilayah kecamatan pulau – pulau Kota Tual tersebut, sebab selama ini para tenaga pendidik guru dan kesehatan belum melaksanakan tugas secara baik.
DPRD Tual : Ide Gila Beli Helikopter Demi Rakyat
“ Kami tidak setuju DPRD usul beli helikopter, karena butuh anggaran besar, lebih baik dana itu diprioritaskan untuk pelayanan dan pembangunan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, jalan, jembatan, listrik, pendidikan dan kesehatan “ Tegas Trisnawati Banyal.
Banyal menilai DPRD Kota Tual tidak profesional, karena wakil rakyat itu menolak beraudensi dengan Komunitas suara rakyat dari Kur, Tam dan Tayando, ketika mereka meminta audensi bersama DPRD Kota Tual.
Letsoin Sesalkan Warga Kur dan Tayando Jadi Anak Tiri Pemkot Tual
“ Ini aksi pertama warga KTT di DPRD Kota Tual, namun sangat disayangkan DPRD Kota Tual belum menerima kami untuk langsung bertatap muka “ Kesalnya.
Aksi demo warga KTT berjalan aman dan damai. Komunitas penyambung suara rakyat asal Kecamatan PP Kur, Tam dan Tayando, Kota Tual itu datang dengan membawah spanduk dan pamflet yang bertuliskan ; KTT menagih janji, kami butuh cahaya, bukan janji manis, dan DPRD bermimpi, KTT menangis.
Walikota : Kota Tual Butuh Kapal Patroli, Bukan Helikopter
Sampai saat ini situasi kamtibmas di Kota Tual, Propinsi Maluku aman dan kondusif. ( TN )
