Tual News – Nasib puluhan tenaga pendidik guru honorer, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Propinsi Maluku sampai saat ini merana dan tidak memperoleh kejelasan. Menyikapi kondisi ini, Komunitas Relawan Gerakan Kei Cerdas ( GKC ) yang dipimpin Otys Yamreawav bersama perwakilan para guru honorer mendatangi Komisi II DPRD Malra untuk memperjuangkan nasib pahlawan tanpa tanda jasa itu, Kamis ( 16/07/2020 ).
Dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD Malra, Ketua Ikatan Guru Honorer Kabupaten Malra, Maria Sarkol yang juga Guru SMP Dudunwahan, Kecamatan Kei – Kecil mengaku dirinya bersama rekan Guru kontrak lainya memperoleh SK sejak tahun 2017, namun dalam perjalanan satu tahun kontrak,secara mengejutkan di tahun 2020, Dinas Pendidikan melakukan pemutusan kontrak.
“ Kedatangan kami ke DPRD untuk mencari solusi atas nasib puluhan guru honorer, karena sudah berusaha datangi Dinas Pendidikan, namun tidak memperoleh jawaban pasti “ Ungkap Sarkol.
Sikapi Keluhan Rakyat, DPRD Malra Bakal Bentuk Pansus Pendidikan dan Dana Desa
Kata Guru di SMP Dudunwahan itu, pihaknya juga sudah menyurati Bupati Malra untuk bertemu terkait persoalan ini, namun surat Guru honorer itu didisposisi kembali Bupati Hanubun kepada Dinas Pendidikan.
“ Kami merasa nasib kami terombang – ambing dan ditelantarkan Pemkab Malra, sehingga jalan terakhir datangi Komisi II DPRD Malra “ ujarnya.
Warga Pulau UT Kota Tual : Kami NKRI Butuh Penerangan, Pendidikan & Kesehatan
Dikatakan, sebelumnya mereka berprofesi sebagai tenaga pendidik Guru dan kemudian diangkat sebagai Guru Honorer tahun 2016.
“ Kami ikut seleksi tes SK Bupati Malra, dari 176 guru honorer yang ikut seleksi , hanya 75 orang yang lulus, namun saat kami direkrut sesuai penjelasan, SK kami setiap tahun akan diperpanjang, tapi nasib kami merana hingga saat ini “ Sesalnya.
Berantas Buta Huruf, Satgas Pamtas RI-PNG Gelar Pendidikan Keaksaraan
Sarkol mengaku kesal, karena diakhir tahun 2019, SK Guru honorer berakhir tanpa ada kepastian sampai saat ini, padahal dirinya bersama rekan Guru lainya tetap melaksanakan tugas sebagai seorang tenaga pendidik.
“ Sampai saat ini kami masih tetap laksanakan tugas di sekolah, namun masyarakat memandang sebelah mata, sebab kami tidak memiliki SK perpanjangan Guru honorer dari Pemkab Malra “ Urainya penuh kesedihan.
Welerubun : Masalah infrastruktur, Pendidikan & Kemiskinan di Malra Belum Tuntas
Ketua Ikatan Guru Honorer Kabupaten Malra, Maria Sarkol, mengaku insentif guru honorer yang diterima perbulan bervariasi antara Rp 200.000 – 500.000/ per bulan, dari pihal sekolah bahkan ada yang tidak pernah menerima upah.
“ insentif guru honorer ini tak sebanding dengan biaya beban hidup keluarga sebagai seorang tenaga pendidik selama satu bulan “ Ujar Sarkol dkk.
Dua Pahlawan Pendidikan Malra Wakili Maluku di Istana Negara
Dirinya berharap Bupati Malra, M. Thaher Hanubun yang juga mantan seorang Guru harus memperjuangkan dan memperhatikan nasib guru honorer di Kabupaten Malra, sebab saat kampanye pilkada, Visi – Misi Bupati – Wakil Bupati Malra sangat jelas yakni membangun dan meningkatkan mutu pendidikan.
“ Kami berharap Bapak Bupati Malra membuka pintu hati untuk lihat nasib kami para guru honorer “ Pintahnya.
Siswa SMP Pulau UT Kota Tual Libur Sepanjang Massa, Satu Guru ASN Layani Murid SD
Dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD Malra, Sarkol juga didampingi Guru Honorer, masing – masing, Guru Ice Savsavubun ( SMP Kristen ) dan Moses Talubun, Guru SMP Bombay, Kei Besar dkk.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Malra, Esebius Utha Savsavubun kepada tualnews.com, membenarkan pertemuan bersama perwakilan Guru Honorer, Dinas Pendikan bersama Gerakan Kei Cerdas.
SD Hoilay Kei Besar Hanya Dilayani Dua Tenaga Guru
“ Tadi kami minta kepada Kadis Pendidikan Malra untuk buat telaan kepada Bupati Malra dan Sekda agar segera menindaklanjuti aspirasi Guru Honorer yang selama ini laksanakan tugas belajar – mengajar dengan tulus dan iklas, tapi belum memiliki surat keputusan (SK) sebagai legitimasi hukum “ Tandasnya.
Politisi PDI – Perjuangan Malra ini menegaskan aspirasi Guru honorer akan ditindaklanjuti dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) Komisi II DPRD Malra bersama Dinas Pendidikan dalam waktu dekat.
Bupati Malra Ajak Guru Lebih Kreatif dan Inovatif
“ Tadi dalam pertemuan itu, Gerakan Kei Cerdas curhat kalau mereka lebih banyak diterima di Kota Tual, ketimbang di Kabupaten Malra, sehingga dengan kehadiran Kadis Pendidikan, bisa jadi masukan ke depan untuk perbaikan, sebab gerakan ini memiliki visi cerdas dan inofatif dalam membangun dunia pendidikan Nuhu Evav “ Jelas Savsavubun.
Ratusan ASN dan Guru Berkebun Diatas Lahan 11 Ha Pemkab Malra
Menyoal keluhan guru honorer tentang insentif yang diterima antara Rp 200.000 – 500.000, per bulan, tidak sebanding dengan beban tugas sebagai tenaga pendidik dan biaya hidup keluarga, Wakil Ketua Komisi II DPRD Malra mengaku prihatin akan hal ini, karena seharusnya insentif yang diterima harus setara dengan upah minimum regional, namun ini akan dikembalikan kepada Pemkab Malra.
“ Kami berharap RDP bersama Kadis Pendidikan, sudah dapat menyiapkan data base guru di Kabupaten Malra, sehingga bisa dilihat dimana penumpukan guru dan kekurangan guru yang ada di sekolah, sebab selama ini kita kekurangan tenaga guru “ Jelasnya. ( TN )
