Tual News – DPRD Kota Tual sangat menyesalkan kinerja kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Tual, dalam menerima dan mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pada sektor pajak dan retribusi daerah, belum memiliki program yang matang, terbukti PAD Kota Tual pada APBD-P tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 31.508.920.226, namun realisasinya hanya sebesar Rp 20.231.031.606 atau 64,21 %, bahkan terjadi selish angka 1 milyar sampai saat ini dipertanyakan kemana dana yang cukup besar itu.
Pansus LKPJ DPRD Tual Dikecam, Tak Sentil BCP & Dana Desa
Hal ini tertuang dalam rekomendasi DPRD Kota Tual terhadap LKPJ Walikota Tual tahun anggaran 2019, yang dibacakan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Tual, Senin ( 15/06/2020 ).
“ DPRD menilai sektor PAD tidak terkoordinasi dengan baik pada lintas SKPD yang melakukan pungutan pajak dan retribusi, hal ini menyebabkan terjadinya selisih angka kurang lebih satu milyar yang sampai saat ini masih tanda tanya “ Tandasnya.
DPRD Temukan Dana Hibah & Bansos 14 Milyar Pemkot Tual 2019 Janggal
Menurut DPRD Kota Tual, kesimpangsiuran pelaporan PAD pada penyajian tersebut dapat menyulut potensi kebocoran terhadap pendapatan asli daerah, bahkan pihaknya berasumsi bahwa ada kenaikan PAD yang cukup signifikan berdasarkan potensi pungutan yang ada, namun tidak disajikan dalam LKPJ Walikota Tual tahun anggaran 2019.
“ Atas hal ini, kami rekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah, untuk segera melakukan koordinasi secara intensif dinas – dinas pungut retribusi dan pajak daerah, termasuk melakukan perbaikan terhadap sistem pungut ( e-system ) “ Pintahnya.
Terkait pendapatan yang turun, DPRD Kota Tual akan membentuk pansus tentang pendapatan asli daerah.
DPRD Tual Siap Anggarkan Satu Helikopter Layani Warga Kur dan Tayando
Sementara itu sorotan tajam juga ditujuhkan kepada Bappeda Kota Tual atas 10 program dan 7 kegiatan pada APBD Kota Tual 2019 yang belum menjawab arah kebijakan pembangunan daerah.
“ Dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.502.297.850,- dan realisasi sebesar Rp 5.218.315.418,- atau 94,84 %, dengan silva Rp 283.982.432,- atau 5,16 % menunjukan Bappeda belum mampu membuat konsep perencanaan yang matang serta sajian informasi akurat, terkait data pelaksanaan pembangunan “ Sorot DPRD Kota Tual.
DPRD Kota Tual merekomendasikan kepada Pemkot Tual, khususnya dinas terkait agar mampu membuat grand design arah pembangunan secara terarah dan terukur.
“ Kami akan tinjau kembali kegiatan penyajian informasi tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan Kota Tual yang menelan biaya APBD sebesar 700 juta, karena bagi pansus banyak terjadi kesimpangsiuran, walaupun disampaikan metode penyusunan data tersebut menggunakan tekhnik akurat, namun realitasnya masih terdapat banyak warga miskin belum terakomodir “ Sesalnya. ( TN )
