Tual News – Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli ( AMPP ) Dusun Fair, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual menyesalkan kinerja Kejaksaan Negeri Tual yang tidak menindaklanjuti laporan warga masyarakat terkait laporan kasus dugaan korupsi Dana Desa Fair di Kota Tual, sebab sudah tiga tahun lamanya kepemimpinan Pejabat Kepala Dusun Fair, Mohamad Silayar tidak terbuka kepada masyarakat soal pengelolaan dana desa. Warga yang kesal dengan laporan dugaan KKN dana Desa Fair yang mandek di aparat penegak hukum, sehingga AMPP akhirnya mendatangi DPRD Kota Tual, rabu ( 4/3/2020 ).
“ Kok aneh kenapa tidak ada info grafis APBDES Dusun Fair 2017 dan 2018, tapi tiba – tiba saja info grafis APBDES Fair 2019 dipasang, sehingga ini patut dipertanyakan, karena yang terpampang itu hanya garis – garis besar, sementara rincian pengunaan anggaran kami masyarakat tidak mengetahui itu, karena selama ini tidak ada transparansi Kepala Dusun Fair terkait anggaran dana desa kepada masyarakat “ Sesal Pemuda Dusun Fair yang mendatangi Gedung Wakil Rakyat Kota Tual.
Dalam surat laporan AMPP yang tembusanya ditujuhkan kepada Walikota Tual, Wakil Walikota Tual, Raja Tual, Ketua DPRD Kota Tual, Kapolres Malra, Kejari Tual, PN Tual dan Pers Kota Tual, Ketua AMPP Muhamad Tamher dan Sekretaris, Sihombing Refra melaporkan temuan dugaan penyalagunaan dana desa yang dilakukan Kepala Dusun Fair Kota Tual selama tiga tahun.
“ Mohamad Silayar adalah Pj. Kepala Dusun Fair aktif yang juga merangkap Ketua panitia pembangunan Masjid baru di Dusun Fair. Tosa warna merah adalah pemberian dari saudara Hasyim Rahayaan, Anggota DPRD Kota Tual melalui dana aspirasi, telah digadaikan oleh penjabat kepada warga Fair, Mohamad El alias Morgen “ Lapornya.
Tamher dalam laporanya itu menyesalkan sikap Kepala Dusun Fair, Muhamad Silayar yang membuat Koperasi ADD, tanpa diketahui masyarakat Dusun Fair.
Ketua AMPP Muhamad Tamher, kepada tualnews.com di Kantor DPRD Kota Tual, rabu ( 4/3/2020 ) mengaku pihaknya bersama komponen pemuda dan masyarakat Dusun Fair mendatangi gedung wakil rakyat untuk melaporkan Kepala Dusun Fair terkait pengelolaan Dana Desa Fair tahun 2017,2018 dan 2019.:
“ Kami datang di DPRD Kota Tual untuk lapor dugaan penyalagunaan dana desa Fair selama tiga tahun anggaran, kurang lebih 3,4 milyar yang dilakukan Kepala Dusun Fair, Mohamad Silayar untuk kepentingan pribadi “ Ungkapnya.
Tamher mengaku, selama kepemimpinan Kadus Fair, tidak ada transparansi pengelolaan dana desa, termasuk pembangunan fisik di Desa, sebab lebih banyak dana desa itu digunakan untuk kepentingan pribadi.
“ Kami sudah surati aparat penegak hukum dan Dinas PMD serta Walikota dan Wawali Tual tanggal 7 september 2019, namun sampai detik ini tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum bersama DPRD dan Pemkot Tual, untuk itu kami datang pertanyakan “ urainya.
Dikatakan, AMPP sudah menemui Kepala Inspektorat Kota Tual, dan dalam waktu dekat akan dilakukan uji petik langsung di Dusun Fair, terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa Dusun Fair Kota Tual selama tiga tahun anggaran.
“ Kami sepakat, hari jumat ( 6/3/2020 ), tim inspektorat turun uji petik langsung di Dusun Fair, Kota Tual terkait penggunaan dana desa Fair tahun 2017,2018 dan 2019 “ Tandas Mohamad Tamher.
Kadus Fair Bantah Laporan Warga Soal Kasus Korupsi Dana Desa
Sementara itu Kepala Dusun Fair, Kota Tual, Mohamad Silayar ketika dikonfirmasi tualnews.com via telpon selulernya membantah kalau dirinya melakukan perbuatan tindak pidana KKN dana desa Fair selama tiga tahun anggaran.
“ Dong punya laporan itu sudah kemana – mana, tapi selalu dipending, karena laporanya tidak cukup bukti kuat. Saya sudah surati dan datangi Inspektorat Kota Tual untuk turun uji petik di Dusun Fair agar jelas, sesuai laporan yang sudah masuk di Inspektorat “ tandasnya.
Kadus Fair mengaku dirinya memiliki bukti pemanfaatan dan pengunaan dana desa Fair, sesuai LPJ yang diserahkan kepada Inspektorat Kota Tual.
“ Dong punya laporan tidak cukup bukti, memang mereka lapor di Kejaksaan, tapi kemudian dari Jaksa melimpahkan ke Inspektorat dan saya diundang. Terkait anggaran, dalam laporan itu mereka tidak sebut saya salahgunakan anggaran dana desa Fair, namun karena mereka tidak ada jalan lagi, sehingga mereka datangi DPRD Kota Tual “ Sesal Silayar.
Soal pernyataan Pemuda Fair yang mengatakan, Kadus Fair gunakan dana Desa Fair 3,4 M selama tiga tahun anggaran untuk kepentingan pribadi, Mohamad Silayar, menegaskan kalau di Dusun Fair, tidak ada nama kelompok pemuda tersebut di Fair.
“ Saya mau lapor balik pencemaran nama baik terkait, saya salah gunakan dana desa, memang saya bukan malaikat, tapi bersih sebab punya LPJ. Jadi sapa saja boleh bilang saya korupsi, tapi mari kita buktikan “ Tantang Kadus Fair.
Soal kesepakatan bersama Pemuda dan Inspektorat agar hari jumat ( 6/3/2020 ), mereka akan turun laksanakan uji petik lapangan di Dusun Fair, Kadus Fair memberikan apresiasi.
“ Alhamdulilah, saya ingin cepat lebih baik, agar persoalan ini clear, sehingga saya tidak dihina terus. Saya sebagai Kadus Fair waktu kelolah dana desa Fair tahun 2017 hanya satu tahap, sesuai SK yang diterima, sehingga total anggaran yang dikelolah sampai tahun 2018, 2019 yakni 2,4 milyar bukan 3,4 M “ Ungkapnya.
Kadus Fair berencana untuk melapor balik kelompok pemuda yang melaporkanya , namun sebagai pimpinan di Desa yang mengayomi masyarakat, dirinya mengurung niat tersebut.
Mohamad berharap, Inspektorat Kota Tual segera turun melakukan uji petik lapangan di Dusun Fair, agar tidak ada fitnah di masyarakat.
( team tualnews )
