Tual News – DPRD Kota Tual, di Propinsi Maluku akhirnya secara resmi mengklarifikasi berita viral tualnews.com, soal satu butir rekomendasi DPRD Kota Tual terhadap LKPJ Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag, tahun anggaran 2019 tentang kesiapan DPRD dalam menyiapkan anggaran untuk satu unit helikopter berikut helipetnya untuk menjawab kebutuhan emergensi, seperti pelayanan kesehatan dan emergensi lainya di Kecamatan pulau – pulau Kur, Tayando Tam dan Kur Selatan, Kota Tual.
Anggota DPRD Kota Tual yang juga Ketua Fraksi Tual Bangkit, Taufik Hamud kepada tualnews.com, Jumat ( 19/06/2020 ) membenarkan rekomendasi DPRD Kota Tual terhadap LKPJ Walikota Tual 2019 tentang pentingnya satu unit helikopter dalam melayani masyarakat di pulau – pulau.
“ Saya mau klarifikasi terkait berita viral helikopter, bahwa hasil kerja kami sudah rampung dalam dokumen LKPJ Walikota Tual tahun anggaran 2019, jadi intinya pendapat DPRD Kota Tual sudah tertuang didalam rekomendasi LKPJ “ Tandasnya.
Politisi Partai Golkar Kota Tual ini mengaku isi rekomendasi DPRD Kota Tual yang dituangkan dalam LKPJ Walikota Tual 2019 yakni Kota Tual adalah Kota yang secara geografis, terdiri dari sebaran pulau besar dan kecil, selain memiliki laut yang berbentuk selat, membuat iklim dan cuaca tidak menentu, sehingga sebagian besar masyarakat Kota Tual yang mendiami tiga kecamatan yakni Tayando Tam, Kur dan Kur Selatan.
“ Masyarkat di pulau – pulau itu, sulit memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan, karena letak yang jau dari ibu kota kecamatan, untuk itu dalam menjawab hal ini, DPRD merekomendasikan kepada Pemkot Tual untuk dapat menyediakan satu unit helikopter sebagai sarana transportasi cepat yang akan dipergunakan untuk angkut pasien rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tual “ Jelas Hamud yang membacakan isi rekomendasi LKPJ DPRD Kota Tual soal helikopter.
Dikatakan, hal ini harus diluruskan, karena berbagai pendapat dan pikiran yang berkembang di Media Sosial, seakan – akan helikopter ini untuk angkut penumpang, padahal dimaksudkan untuk pelayanan emergency kesehetan masyarakat di pulau – pulau.
“ Dokter kita minim di Kota Tual, termasuk sarana dan prasarana pendukung yang kita bangun di tiga kecamatan, seperti Puskesmas dan Puskesdes, belum memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, karena berbagai keterbatasan seperti dokter, obat-obatan, air, listrik dll “ Jelas Hamud.
Kata dia, helikopter dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan medis, namun bisa difungsikan untuk pencarian atau penyelamatan.
“ Jangankan diawal tahun silam, diawal tahun 2020 sampai detik ini ada korban meninggal beberapah hari lalu sebanyak 10 orang basudara warga PP Kur yang tak bisa diselamatkan, seandainya ada transportasi udarah itu lebih cepat dan dapat diketahui “ Terang Taufik Hamud.
Dirinya minta agar soal helikopter jangan menjadi polemik di masyarakat, karena hal ini mengingatkan kami kembali ketika berada di periode lalu, soal perjuangan DPRD Kota Tual PLTMG 20 Mgwat.
“ Waktu perjuangan ini, banyak yang telepon, bahkan di media sosial face book sindir di Langgur sudah ada PLTD, lalu untuk apa dewan perjuangkan PLTMG 20 Mgwaat, kami berjuang hari ini bukan untuk sekarang, untuk masa depan Kota Tual yang lebih jau “ Ungkapnya.
Alhasil, kata Hamud, perjuangan DPRD Kota Tual periode lalu membuahkan hasil, dengan hadirnya PLTMG 20 Mgwat di Kota Tual yang saat ini dinikmati masyarakat demi mendukung program pembangunan dan kepentingan investor masuk di daerah ini terkait listrik.
“ Saya tegaskan, saya tidak akan mundur sejengkalpun dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat “ Tegasnya.
Menyoal tentang estimasi harga helikopter, Hamud mengaku DPRD Kota Tual dalam mengeluarkan rekomendasi tidak menyimpulkan kalau tahun 2021 helikopter itu sudah ada.
“ kami suport pemerinta, bagaimana caranya kita adakan satu unit helikopter di daerah ini. setiap helikopter khan ada klasifikasi, soal anggaran jangan kita berpolemik, bangun daerah haru berpikir besar, kalau daerah tak mampu, kita datangi Pempus minta bantuan BPBD dll “ ujarnya.
Ketua Fraksi Tual Bangkit, optimis dirinya akan terus memperjuangkan hal ini demi kepentingan masyarakat di pulau – pulau.
“ Saya lihat di Medsos banyak yang sindir seakan ini ide gila, saya minta PNS Pemkot Tual jangan berpolitik. Ada yang centil dewan ini menghayal, ya benar harus berhayal demi kepentingan rakyat “ Sesalnya. ( TN )
