Langgur, Tual News- Penyebab defesit anggaran pendapatan dan belanja kabupaten ( APBK ) Maluku Tenggara tahun 2024, sebagaimana disampaikan Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae di media online tribunambon.com, tanggal 30 Desember 2024 adalah fakta, bukan mitos.
Penegasan ini disampaikan Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, dalam Rilisnya kepada media ini, Kamis malam ( 02 / 1 / 2025 ).
Menurut mantan Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Maluku Tenggara 2008 – 2018, defesit terbuka terjadi, diduga karena adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
” Misalnya, penggunaan dana alokasi umum ( DAU ) atau dana alokasi khusus ( DAK ) untuk membiayai kegiatan lain / proyek siluman, asalkan SPM terbit langsuung dibayarkan, ” Ungkapnya.
Beruatwarin menilai penggunaan sejumlah mata anggaran tersebut, diduga tidak terkontrol sehingga berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten ( APBK ) Maluku Tenggara tahun 2024 secara masif.
” Dengan demikian walaupun beberapa SPM telah terbit, tetapi pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam membayar karena terjadi defisit anggaran, ” Ujarnya.
Mantan Wabup Malra ini berpendapat, solusinya tahun 2025, TAPD dan Banggar DPRD melakukan rasionalisasi dan efesiensi belanja serta pergeseran kegiatan / proyek yang tidak mendesak dan bukan menjadi priioritas daerah.
” Sebagai catatan, SPM yang telah terbit tersebut tidak mungkin dibayarkan pada bulan januari, februari atau maret tahun 2025, karena harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ), belum lagi sumber anggaran tersebut, ” Sorotnya.
Alasannya, kata dia, mata anggaran harus jelas, direview oleh Inspektorat ( APIP ) serta diakui BPK, kemudian baru dapat dibayarkan / dicairkan kepada rekanan.
Menurut Wakil Bupati Maluku Tenggara 2018 – 2023, Ir. Petrus Beruatwarin, M. Si
Penyebab defesit anggaran Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 terjadi karena tiga hal yakni :
1.Diduga adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya,
2.Diduga Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tahun 2023 dinaikan, sementara realisasinya tidak mencapai target.
3.Diduga sebagai konsekwensi dari bawahan pemborosan anggaran dan utang tahun – tahun sebelumnya yang belum terselesaikan.
