Langgur- Praktis Hukum, Agil Harto Elkel, S.H minta Ketua KNPI Malra, M. Rizal Ohoitenan untuk membaca Permendagri Nomor 4 tahun 2023, pasal 15 tentang tugas, wewenang, kewajiban serta hak keuangan dan protokoler.
” Haru baca Permendagri itu biar paham. Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae memiliki kewenangan melakukan pengisian jabatan dan pergantian Pj. Kepala Ohoi. Pada level jabatan eselon II, bisa dilakukan, dengan meminta persetujuan tertulis dari Mendagri, ” Pintah Elkel, menyoroti pernyataan Ketua KNPI Malra yang dirilis media ini dengan judul ” KNPI dan Ormas Ancam Pj Bupati Malra Samuel Huwae “.
Menurut Elkel, pernyataan Ketua KNPI Malra itu tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
” Contoh, pernyataan yang sebut Pj. Bupati Malra bertemu pimpinan parpol dan Calon Bupati tertentu sangat tidak berdasar. Saudara yang mendalilkan, maka juga harus buktikan. Sebab yang terjadi adalah silahturahmi bersama kader PKB yang baru dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malra Periode 2024-2029, ” Ungkapnya.
Dia berharap Pj. Bupati Malra segera melakukan pengisian jabatan di sejumlah OPD Pemkab Malra yang saat ini banyak merangkap jabatan.
” Banyak ASN Malra punya kompetensi dan layak menduduki jabatan eselon II dan III Pemkab Malra. Jadi saya harap jangan ada lagi pejabat rangkap jabatan, ” harapnya.
Elkel menyoroti pejabat yang merangkap jabatan di birokrasi Pemkab Malra hingga dua sampai tiga jabatan.
” Kalau seperti ini terus terjadi, siapa mau evaluasi siapa ? , ” Sorotnya.
Dia mempertanyakan legalitas Ketua KNPI Malra, Rizal M. Ohoitenan.
” Sebenarnya ini KNPI dari versi mana, saya pertanyakan asas legalitasnya atas berbagai dinamika kepemudaan yang muncul belakangan ini, ” Tanya Elkel.
Menyoal peringatan Ketua KNPI agar Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae tidak melakukan rotasi jabatan dan pergantian Pj. Kepala Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, Elkel menegaskan para Pj. Kepala Ohoi diangkat berdasarkan SK Bupati Malra tanggal 02 Mei 2024, dan sudah berakhir masa jabatannya 02 November 2024.
” Para Pj. Kepala Ohoi di Malra sudah berakhir masa jabatannya, sehingga Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae wajib lakukan evaluasi dan pergantian dengan menerbitkan SK Pj Kepala Ohoi yang baru, ” Terangnya.
Terkait kamtibmas, praktis hukum mengakui saat ini kondisi daerah aman dan kondusif, sehingga kalau terjadi kegaduhan di masyarakat, Polres Malra segera mengambil tindakan tegas terhadap Ketua KNPI Malra, M. Rizal Ohoitenan.
” Pj. Bupati Malra baru bertugas sehari, sudah dituding sana – sini, maka sebagai praktisi kita harus luruskan, sebab sangat subyektifitas penilaian Ketua KNPI Malra, ” Kesalnya.
Elkel menuding pernyataan Ketua KNPI Malra, M. Rizal Ohoitenan sudah disponsori atau ditunggangi kepentingan politik tertentu.
KNPI dan Ormas Ancam Pj Bupati Malra Samuel Huwae
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Tenggara dan sejumlah Ormas diantaranya Forum Rakyat Kota (Forkot) Malra, Gerakan Rakyat Kota (Gerak) Malra, Gerakan Pemuda Proklamsi (GPP) mengancam akan melakukan aksi demonstarsi menentang kepemimpinan Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Drs Samuel Huwae, apabila melakukan pergantian pejabat kepala desa dan roling jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Penegasan ini disampaikan Ketua KNPI Maluku Tenggara, M Rizal dalam Rilis Pers yang diterima media ini senin pagi (4/11 2024).
” Beredar informasi, adanya pertemuan tertutup Pj Bupati Malra bersama Calon Bupati Malra tertentu dan pimpinan parpol di Maluku Tenggara yang merencanakan melakukan pergantian semua pejabat kepala desa / Ohoi, ” Ungkapnya.
Rizal mengingatkan Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae yang baru satu minggu bertugas di Kabupaten Malra agar tidak melakukan gerakan tambahan dan membuat kebijakan yang akan menciptakan kegaduhan di bumi Larvul Ngabal.
” Saat ini kondisi Malra kondusif. Kami minta Pj. Bupati lebih fokus pembinaan ASN untuk jaga netralitas, sehingga tidak terlibat politik praktis “ pintah Ketua KNPI Malra.
Rizal mengakui, sejumlah data telah diperoleh terkait pertemuan Pj. Bupati bersama Calon Bupati tertentu.
” Tindakan tersebut sangat keliru, sebab kehadirian Pj Bupati yang lebih penting adalah memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar berjalan aman dan lancar, bukan sebaliknya menciptakan rasa yang tidak aman dalam masyarakat, “ Sorotnya.
Dirinya mengancam bersama Ormas akan menduduki Kantor Bupati Malra, apabila Pj. Bupati Malra melakukabn pergantian / roling jabatan para pejabat di lingkup Pemkab Malra.
” Sebaiknya Pj bupati Malra lebih fokus peningkatan ekonomi rakyat, menjaga stabilitas harga barang dipasar jelang pilkada dan menciptakan rasa aman kepada ASN untuk tetap bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyrakat, ” harapnya.
Ketua KNPI berharap semua elemen masyarakat menjaga kamtibmas dan menciptakan rasa aman di lingkungan masing-masing, dalam menghadapi Pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi.
