Langgur- Sedikitnya 73 Kepala Desa / Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku hingga memasuki akhir tahun anggaran 2024 belum memasukkan laporan pertanggungjawaban dana desa ( DD ) tahun anggaran 2023.
Patut diduga dana desa tahun anggaran 2023 itu disalahgunakan untuk kepentingan lain, diluar kepentingan mensejaterakan masyarakat di ohoi tersebut, sehingga bukti fisik pertanggungjawaban DD tahun anggaran 2023 belum dimasukan di Dinas BPMPD dan Inspektorat hingga saat ini.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, perempuan dan perlindungan anak ( BPMPD) Kabupaten Maluku Tenggara, Kace Rahayaan yang dikonfirmasi media ini, Jumat ( 22 / 11 / 2024 ) membenarkan hal ini.
” Benar, sudah bukan jadi rahasia aparat penegak hukum ( APH ) kalau dari 94 pejabat Kepala Ohoi, 73 pejabat Kepala Ohoi hingga saat ini belum memasukan LPJ DD tahun anggaran 2023, ” Ungkapnya.
Rahayaan mengakui, pasca menerima mandat SK dari Pj. Bupati Malra sebagai Plt Kadis BPMPD Malra, dirinya mengawali tugas pertama yakni dipanggil Kejaksaan Tinggi Maluku terkait hal ini.
” Memang benar di aplikasi sistem keuangan desa ( Siskeudes ) sudah ada laporan masuk penggunaan DD tahun anggaran 2023 Kabupaten Maluku Tenggara. Namun secara fisik bukti pelaporan berupa kwitansi dan dokumentasi penggunaan anggaran DD tahun 2023 belum ada di Dinas BPMPD dan Inspektorat, ” jelas Rahayaan.
Dia minta semua pihak mengawal agar 73 Ohoi tersebut segera memasukkan LPJ DD tahun anggaran 2023.
” Saya pastikan, LPJ DD tahun anggaran 2023 ohoi tersebut belum dimasukan, maka dana desa tidak akan dicairkan dan tetap ada pada rekening desa tersebut, ” Tegas Rahayaan.
Plt Kadis BPMPD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, pihaknya sudah membangun koordinasi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara dan Kapolres Malra untuk bersama sama melakukan pengawasan, evaluasi dan penindakan atas penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Maluku Tenggara.
” Dalam waktu dekat kita sudah melakukan penandatanganan kerjasama ( MOU), bersama Kejari dan Kapolres Malra, sebab ini adalah instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, ” Terangnya.
Inovasi DD
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, perempuan dan perlindungan anak ( BPMPD) Kabupaten Maluku Tenggara, Kace Rahayaan mengatakaan untuk memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa bagi masyarakat, berbagai inovasi akan segera dilakukan.
” Kami sudah bangun koordinasi bersama pimpinan bank Maluku, BRI dan BNI 45, sehingga ke depan pencairan DD tidak lagi terfokus di Kota Langgur. Bayangkan Pj. Kepala Ohoi dan Bendahara datang cair DD di Kota berhari – hari baru pulang kampung, harga ojek transportasi dari kecamatan Kei Besar Utara Timur masuk Kota capai jutaan, belum makan – minum dan tempat tinggal, ” Ujarnya.
Rahayaan optimis kalau pencairan DD untuk empat kecamatan di pulau kei besar, semua terpusat di Kota Elat, maka UMKM dan tol laut akan tumbuh berkembang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
” Khusus untuk kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kei kecil Timur Selatan dan Kecamtan kei kecil timur, pencairan DD tahun anggaran 2025 akan terfokus di Bank BRI unit kecamatan Kei Kecil Timur di Rumaat, ” tandasnya.
Sedangkan kata dia, untuk kecamatan Kei Kecil Barat, Hoat Sorbay, Manyeuw dan Kei kecil, pencairan DD pada bank – bank yang ada di kota Langgur.
Rahayaan mengajak semua komponen masyarakat untuk bersinergi dan bekerja sama menyelamatkan dana desa untuk membangun masyarakat pada 192 Ohoi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga berdampak bagi kesejateraan masyarakat.
