Langgur – Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara, Rizal Ohoitenan secara tegas mengungkapkan safari politik Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae yang baru sepekan tiba di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan tugas menggantikan Jasmono, sangat disesalkan langsung melakukan silaturahmi bersama pasangan calon ( paslon ) Bupati Malra tertentu dan pimpinan partai politik ( parpol ) yang mengusung paslon tertentu itu dan hal ini melangar aturan.
” Ini merupakan tindakan keliru, sebab Pj Bupati Malra sudah tidak menjaga netralitas dan melanggar aturan, “ Tegas Ketua KNPI Malra dalam Rilis Pers yang diterima media ini, senin malam ( 04 / 11 / 2024 ).
Kata Ohoitenan, safari politik atau silaturahmi atau bisa disebut cawe – cawe yang dilakukan Pj.Bupati Maluku Tenggara, Samuel Huwae yang bertemu pimpinan parpol dan calon bupati tertentu, mempunyai maksud dan tujuan untuk membahas berbagai hal dalam pertemuan itu.
” Untuk itu, kami desak Bawaslu Maluku Tenggara segera panggil Pj. Bupati Malra bersama paslon dan pimpinan parpol untuk diminta penjelasan terkait pertemuan cawe – cawe itu “ pintah Ohoitenan.
Diakui berbagai foto dokumentasi pertemuan tersebut sudah beredar di publik, dan Bawaslu Malra sudah punya cukup bukti untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak dalam pertemuan tersebut.
“Mari, kita ciptakan Pemilukada demokratis, jujur dan adil, ” Ajak ketua KNPI Malra.
Ohoitenan minta Pj Bupati Malra, Samuel Huwae harus lebih fokus menjalankan roda pemerintahan, demi pelayanan publik dan memfasilitasi penyelenggaran pilkada berjalan lancar sesuai amanat Mendagri.
” Saat pelantikan, apa yang disampaikan Pj. Gubernur Maluku sangat jelas terkait tugas pokok dan fungsi Pj Bupati Malra, ketimbang melakukan pertemuan bersama berbagai pihak yang ciptakan kegaduhaan di masyarakat, ” Sesalnya.
Ketua KNPI Malra mengakui pertemuan Pj. Bupati Malra, Samuel Huwae bersama pimpinan parpol dan paslon tertentu, dilaksanakan tertutup dan itu melanggar aturan serta netralitas sebagai ASN.
” Pj. Bupati adalah pejabat negara, untuk itu saya himbau, mari kita lebih rasional dan obyektif melihat permasalahan yang terjadi. Kita harus ciptakan demokarasi sehat, menolak politik priomordial, sektarian dan politik identitas yang akan merusak tatanan demokrasi kita, ” pungkas Ohoitenan.
