Tual News-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tenggara menegaskan kesepakatan bersama pasangan calon ( paslon) dan tim pemenangan paslon bersama KPU, pelaksanaan debat publik kedua KPU Maluku Tenggara, dilaksanakan di Jakarta tanggal 15 November 2024.
” KPU Maluku Tenggara telah menetapkan jadwal debat publik kedua tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2024-2029 di Jakarta tanggal 15 November 2024, ” Tegas Ketua KPU Malra, Basuki Rahmat Oat, ketika dalam pesan WhatsApp kepada media ini, Rabu ( 6 /11 / 2024 ).
Menurut Oat, keputusan pelaksanaan debat publik kedua KPU Kabupaten Malra di Jakarta, menggunakan jasa siaran langsung televisi nasional yaitu Metro TV.
” Kesepakatan bersama ini telah disetujui semua paslon, baik paslon nomor urut 1, 2, dan nomor urut 3, disaksikan Bawaslu dan Polres Malra pada rapat koordinasi ( rakor ) bersama KPU tanggal 27 Oktobet 2024,” Jelasnya
Oat mengakui, KPU Malra tidak serta merta menetapkan lokasi dan waktu debat publik kedua, tanpa meminta pertimbangan dari paslon dan tim pemenangan serta Bawaslu.
” Debat publik kedua yang dilaksanakan di Jakarta, tidak hanya oleh KPU malra, namun banyak satker KPU kab / kota maupun Provinsi di Indonesia juga melaksanakan debat yang sama,” Terangnya.
Ketua KPU Malra menegaskan, pelaksanaan debat publik kedua KPU di Jakarta menggunakan jasa publikasi televisi nasional dan tidak menyalahi ketentuan, baik UU pilkada dan PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye, maupun juknis kampanye keputusan KPU RI Nomor: 1363.
” Sama seperti debat publik pertama, masyarakat Malra hampir sebagian besar menyaksikan secara streaming. Sedangkan yang saksikan secara langsung di arena debat hanya 35 orang per paslon, ” Ujarnya.
Menyoal informasi beredar, kalau KPU Malra tidak memperhatikan pemberdayaan UMKM lokal, Oat menegaskan KPU bukan lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, atau lembaga ekonomi yang turut menjaga indikator ekonomi daerah.
” Namun apa yang telah KPU lakukan selama menyelenggarakan tahapan, mulai dari pemilu sampai pilkada, telah banyak menunjang perekonomian daerah, sejak pembentukan badan adhoc penyelenggara, PPK dan sekretariat sebanyak 88 orang. Termasuk PPS dan sekretariat sebanyak 1.146 org, masa kerja selama tahapan, ” Ungkapnya.
Selain itu kata Ketua KPU Malra, penggunaan jasa tempat kegiatan (hotel / ballroom di daerah), makan dan minum selama kegiatan, serta masih banyak lagi, turut menunjang perekonomian daerah.
” Agak keliru menilai KPU tidak kontributif terhadap ekonomi daerah selama tahapan pilkada, ” Tepis Ketua KPU Malra.
