Tual News- Ketua Tim Pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2024-2029 yakni Hendrik Leiwarissa – Abdullah Vanath atau dikenal dengan akronim Lawamena mengakui bulan Desember 2024, jembatan Dian Pulau – Tetoat yang menjadi akses penghubung wilayah kecamatan Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat ( KKB ) Kabupaten Maluku Tenggara diresmikan.
” Jembatan Dian Pulau – Tetoat bulan Desember 2024 diresmikaan penggunanya, sebelum kami ke sini sudah berkonsultasi bersama Dinas PUPR Maluku. Kita sudah lihat gambarnya, Jembatan itu nanti sama seperti jembatan di Kota Samarinda, ” Ungkap Ketua TKD Maluku, Ir. Said Assegaf dalam tatap muka bersama parpol pengusung dan pendukung serta relawan Lawamena di Kota Tual, Rabu ( 02 / 10/ 2024 ).
Sementara jembatan Rosenberg yang menjadi jembatan penghubung Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara dan Desa Taar, Kota Tual menjadi program strategis nasional paslon Lawamena Untuk diperjuangkan di pemerintah pusat.
” Jembatan Rosenberg jadi prioritas Lawamena Untuk Kota Tual. Bapak Hendrik Leiwarissa setelah terpilih sebagai Gubernur Maluku 27 November 2024, langsung berangkat Jakarta melobi APBN untuk berbagai proyek strategis Nasional di 11 kab / kota Maluku, termasuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, ” Jelas Assegaf menjawab usulan Ketua Tim TKD kota Tual, Naufal A. Karim.
Penyelesaian Jembatan Tunggu Hasil Analisis KKJT Dari Kementerian PUPR
Seperti diberitakan media ini sebelumnya, Penyelesaian proyek jembatan di Dian Pulau – Tetoat, sebagai jembatan penghubung masyarakat di wilayah kecamatan Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat ( KKB ) Kabupaten Maluku Tenggara menunggu hasil pemeriksaan atau evaluasi dari Komite Keselamatan jalan dan terowongan ( KKJT ) Jakarta, baru dilanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan bagian atas.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool kepada tualnews.com, di Langgur minggu ( 15 /1/2022 ) usai melaksanakan tugas pengawasan selama dua hari di Kabupaten Maluku Tenggara, tanggl 13 -14 Januari 2023, bersama Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw dan anggota Komisi III lainya.
“ Benar, kami dari Komisi III DPRD Provinsi Maluku datang di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk melihat secara langsung kondisi jembatan Dian Pulau – Tetoat, sebab selama ini gencar pemberitaan media massa soal dugaan korupsi dalam pembangunan jembatan ini, namun dalam pembangunan jembatan Dian Pulau – Tetoat dilaksanakan secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan daerah Pemprov Maluku, “ Ungkap Anggota DPRD Maluku asal Partai Gerindra tersebut.
Diakaui tahun anggaran 2017, DPRD Maluku mendorong sedikit penganggaran untuk pembangunan jembatan Dian Pulau – Tetoat, namun pekerjaan terhenti sebab minimnya anggaran, kemudian didorong pada tahun anggaran 2019 dan terhenti pekerjaan, karena terkendala anggaran.
“ Selanjutnya tahun anggaran 2020 dan 2021 tidak ada alokasi anggaran Pemprov Maluku untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, namun di APBD Pemprov Maluku dialokasikan anggaran kurang lebih Rp 7 millyar untuk penyelesaian pembangunan jembatan Dian Pulau – Tetoat, “ Terang Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku.
Saodah mengaku pada pelaksanaan pekerjaan penyelesaian jembatan ini tahun anggaran 2022, ada kendala teknis sehinga harus menunggu hasil analisa tim KKJT dari Kementerian PUPR untuk mengevaluasi, baru dilanjutkan penyelesaian pekerjaan jembatan.
“ Setelah ada hasil analisa KKJT Kementerian PUPR, baru dilaksanakan proses tender atau pelelangan, baru selesaikan pembangunan jembatan Dian Pulau – Tetoat, “ Jelasnya.
Menurut Politisi Gerindra, kondisi jembatan Dian Pulau – Tetoat harus sedikit melengkung, sehingga ketika ada beban tidak terjadi masalah dikemudian hari.
“ Saya tidak mengerti soal teknis, tapi setelah hasil analisis tim KKJT, pasti terjadi pembongkaran lagi, minimal dinaikan sedikit. Untuk itu saya minta masyarakat bersabar demi keselamatan kita bersama, kita menunggu hasil kajian dan analisa dari KKJT Kementerian PUPR, ” Pintah Tethool.
Menyoal pemberitaan media yang menyoroti keterlambatan pembangunan jembatan Dian Pulau – Tetoat, karena pihak ketiga atau kontraktor lambat dalam penyelesaian pembangunan jembatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku membantah hal ini.
“ Tidak benar Kontraktor terlambat selesaikan pekerjaan, ini tergantung kondisi kemampuan keuangan daerah Pemprov Maluku. Andaikan saja penganggaran untuk pembangunan jembatan tersebut satu kali dari awal hingga akhir, pasti sudah selesai, sebab pihak ketiga kerja secara bertahap sesuai alokasi anggaran yang ada, “ Tandas Saodah.
Dikatakan dari total anggaran 7 milyar sekian untuk penyelesaian pembangunan jembatan Dian Pulau – Tetoat, belum seluruhnya digunakan kontraktor pelaksana pekerjaan, sebab ada pemutusan kontrak atas masalah teknis yang terjadi.
“ Pemutusan kontrak pekerjaan ini sejak 2022, masih ada sisa anggaran yang diamankan Dinas PUPR Maluku. Jadi di tahun anggaran 2023, menunggu hasil evaluasi Tim KKJT baru dilaksanakan tender pekerjaan lanjutan penyelesaian jembatan Dian Pulau – Tetoat, “ Bebernya.
Dia berjanji setelah kembali dari Kabupaten Malra, Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan menyambangi Kementerian PUPR untuk segera mengeluarkan hasil analisa KKJT, untuk tahun 2023 mulai dilaksanakan proses tender pekerjaan jembatan Dian Pulau – Tetoat, sehingga segera diselesaikan pembangunan jembatan, demi memperlancar akses transportasi masyarakat di wilayah Kecamatan Hoat Sorbay dan Kei Kecil Barat ( KKB ).
“ Kita semua ingin agar jembatan ini segera selesai dan dimanfaatkan, namun kita terkendal anggaran dan masalah teknis tadi, sehingga saya himbau mari kita semua bersabar, mudah – mudahan dengan adanya hasil analisa KKJT, jembatan Dian Pulau – Tetoat tahun 2023 sudah dimanfaatkan, “ Harapnya.
