Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Monev 12 Proyek Irigasi Di NTT

Img 20240914 wa0040

NTT- Yudi Purnomo Harahap Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri  kepada media ini, mengungkapkan Satgas terus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pada proyek-proyek Pemerintah.

Kali ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian. Satgassus melakukan monev di 12 Titik Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) yang dibiayai  Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2024.

Rangkaian kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Maggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT., sejak 9 – 13 September 2024.

Harahap merinci  12 Proyek Irpom dan DAK Irigasi tersebut antara lain:

1. RJIT Persawahan Wae Reca Desa Nanga Labang Kec. Borong Kab. Manggarai Timur dengan nilai Rp.200.000.000,-
2. Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Irigasi Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp.100.000.000,-
3. Irpom Desa Compang Ndejing Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp.112.800.000,-
4. Irpom Desa Watu Mori Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur dengan nilai Rp.112.800.000,-
5. Irpom Poktan Agro Mandiri Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp.112.800.000,-
6. Irpom Poktan Like Leok Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp.112.800.000,-
7. Pembangunan Damparit dan Jaringan irigasi Desa Bulan, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp.120.000.000,-
8. RJIT Desa Bulan Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai dengan nilai Rp.200.000.000,-
9. Irpom Desa Golo Pongkor Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp.112.800.000,-
10. Damparit Desa Golo pongkor Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp.114.000.000,-
11. DAK Irigasi Box bagi pintu air dan jaringan irigasi tersier Desa Compang Longgo, KecamatanKomodo Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp.95.000.000,-
12. DAK Irigasi Air tanah dalam Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan nilai Rp.285.000.000,-

Katq dia, kegiatan pemantauan lapangan ini merupakan salah satu wujud tindak lanjut MOU antara Kapolri bersama  Menteri Pertanian.

” Sekaligus juga penugasan khusus  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari DAK Serta Program Irigasi Perpompaan, ” Ujarnya.

Hal ini kata Harahap bertujuan agar upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan lebih intensif dan massif,  sehingga ketahanan pangan bisa dipertahankan bahkan di tingkatkan.

” Jika penyaluran air ke Sawah petani tepat guna, maka petani akan lebih bisa meningkatkan volume jumlah panennya, ” Terangnya.

Harun Al Rasyid selaku ketua Tim mengakui dari pemantauan 12 titik dilapangan, mayoritas sudah termanfaatkan.

Namun kata dia  masih terdapat beberapa kendala seperti yang disampaikan kelompok Tani (poktan), dalam dialog bersama Pemkab Manggarai Barat diantaranya:

1. Konstantinus, Poktan dari kecamatan Kuwus menyampaikan terkait harga barang di toko, seperti semen. Terkadang poktan menggunakan harga Kabupaten (lebih rendah). Sedangkan dilapangan, harga angkutnya melebihi anggaran patokan kabupaten

Satgassus menyarankan  Pemda, untuk membuat patokan harganya tidak hanya 1, tapi 3 misal, agar setiap kecamatan bisa memilih yang harganya mendekati, sebab kecamatannya banyak.

Sedangkan kepada poktan, Satgassus menyarankan agar jika ada harga yang berbeda dari patokan, ditulis riilnya dan disimpan kwitansinya.

” Supaya ketika ada pemeriksaan bisa disampaikan dengan jujur. _”Nggak usah kawatir. Kalau jujur, pasti selamat. Ukuran mencuri itu, kalau dia melakukan sesuatu dan jika diketahui orang lain, malu—maka itu tanda-tandanya—nggak mau disaksikan orang lain. Tanyadiri sendiri, kalau saya melakukan itu, Tuhan marah apa tidak. tidak perlu tanya orang lain,”_ Kata Harun Al Rasyid, Ketua Tim Satgassus.

2. Simplisius Jahali, Poktan dari Kecamatan Boleng, mengharapkan pengawasan terkait pencairan, jangan sampai ada penyelewengan.

Hal ini ditanggapi Kabid PSP, jika administrasi pencairan tahap sebelumnya sudah beres, tahap berikutnya pasti cair.

Kepada Pemda, Satgassus mengingatkan bahwa DAK adalah uang pusat yang dititipkan ke daerah.

” Yang kita harapkan peran APIP Daerah, peran inspektorat  melakukan pengawasan, ” Ujarnya.

Selain itu kata Satgassus, ada masukan terkait rekayasa irigasi, seperti yang terjadi di Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan penghasil padi terbanyak Kedua di Manggarai Barat.

”Jika ketahanan pangan diutamakan, perlu ada rekayasa irigasi. Sebab sumber airnya ada, tapi belum merata penyalurannya, mungkin luasan lahan bisa direkayasa untuk membuat saluran air atau penampung,” Kata Diklosari Salah satu ketua poktan.

Dari Kementan memberi  solusi yakni Kalau sumber airnya diatas, itu bisa pompanisasi.

” Damparit, ini ada sungai, bisa dialirkan ke sawah. Kementerian Pertanian bisa fasilitasi itu, tapi jangan tahun yang sama. Misal tahun ini damparit, tahun depan RJIT, tahun depannya lagi pompanisasi, ” Ungkapnya.

Kata Kementan, hal ini bisa diajukan  dan bisa juga diskresi pimpinan atau aspirasi.

” Fokusnya untuk peningkatan produksi pangan.”_ Ujar Rahmanto,dari Kementerian Pertanian.

Dalam kegiatan monev ini, Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes POLRI dipimpin Harun Al Rasyid bersama Andre Dedy Nainggolan, Andi Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah dan Heryanto melakukan pemantauan bersama  Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian yang dipimpin oRahmanto, Inda F dan Arpin.

Selain itu dalam kegiatan ini turut didampingi Sekda Manggarai Timur Remigius Gonsa Tombor, Kadis Pertanian Manggarai Timur John Sentis, Kabid PSP Manggarai Timur Lili Yana Alni. Sekda Kabupaten Manggarai Fansy Jahang, Kadis Pertanian Manggarai Ferdinandus Ampur. Asiten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Manggarai Barat Hilarius Madin, Kadis Pertanian Manggarai Barat Laurensius Halu, Kabid PSP Manggarai Barat Inosensius E. Barjo, beserta seluruh jajaran Pemda terkait, para kelompok tani, fasilitator, dan pengawas pertanian.