Langgur – Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah dengan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tertinggi urutan kedua di Provinsi Maluku.
Berdasarkan Rilis Bawaslu Provinsi Maluku minggu kemarin, dari 11 kab / Kota, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki IKP Tertinggi, setelah Kabupaten Maluku Tengah ( Malteng).
Hal ini tentu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyikapi IKP tertinggi tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Maluku Tenggara, Ir. Nikodemus Ubro dalam amanatnya pada rapat bersama stakeholder dan Bawaslu Malra di Kantor Bupati Malra, Jumat ( 20 / 9 / 2024) mengakui salah satu penyebab IKP Kabupaten Malra tertinggi adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan diri secara langsung dalam politik praktis di setiap pelaksanaan pilkada.
Ubro menegaskan, apa yang disampaikan berdasarkan Rilis Bawaslu RI yang menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara masuk urutan ke 84 daerah IKP Nasional, kemudian Bawaslu Provinsi Maluku menetapkan Malra peringkat dua, setelah Kabupaten Malteng.
“Malra masuk daftar IKP 84 daerah secara nasional dan tingkat Provinsi Maluku, Malra peringkat dua, salah satu indikatornya adalah keterlibatan ASN, ” Tegas Ubro.
Penjabat Sekda Malra menyoroti keterlibatan oknum ASN, menjelang penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati periode 2024-2029 di KPU Malra.
” ASN boleh hadir saat kampanye paslon guna dengar visi dan misi, namun tidak boleh terlibat sekalipun berikan isyarat atau bahasa tubuh dalam merespon ucapan paslon, ” Jelasnya.
Ubro, minta netralitas ASN harus dijaga, bila perlu diperhatikan dengan seksama, apalagi saat penghitungan suara sangat rentan adanya keterlibatan ASN.
” Saya harap ini harus dihindari setiap ASN, patuhi rambu-rambu yang ada agar kita bisa meminimalisir IKP di Kabupaten Malra, ” harapnya.
Kata dia, Pemkab Malra berupaya untuk menjaga netralitas ASN, berupa himbauan tentang netralitas ASN.
” Hal ini sudah dilakukan BKPSDM Malra, melalui sosialisasi, guna menjaga netralitas ASN pada Pilkada tahun 2024 nanti, ” katanya.
Pj. Sekda Malra mengaku Pemkab Malra terus mendorong pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar serta kondusif.
” Kami akan memaksimalkan pengawasan dan pantuan terhadap ASN lingkup Pemkab Malra, ” tegas Ubro.
