Wakil Ketua DPD PSI Malra Tolak  Balon Bupati Malra Veky Suanthie maju Cabup 

Img 20240810 wa00052

Langgur, Tual News – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Fransiskus Epen Safsafubun, menolak pencalonan Veky Suanthie (VS) sebagai Bakal Calon Bupati Maluku Tenggara periode 2024-2029 lewat DPD PSI Kabupaten Malra.

Penegasan ini disampaikan Safsafubun,  dalam Rilis Pers yang diterima Media Tual News Sabtu ( 10 / 7 / 2024).

” Saya tegaskan, setiap warga negara berhak mencalonkan diri. Namun, bagi saya, pencalonan seseorang sebagai pemimpin daerah harus pertimbangkan berbagai faktor agar terselenggara pemerintahan yang profesional, ” Tegasnya.

Menurut Safsafubun, VS memiliki banyak kelemahan,  terutama ketidakmampuannya di bidang birokrasi pemerintahan.

“ VS  tidak paham birokrasi. Pola manajemen Veky adalah manajemen tukang bakso. Dia akan atur sendiri dari depan sampai belakang,” sorot Safsafubun.

Selain itu, kata dia, VS memiliki karakter diri yang bertentangan dengan karakter seorang pemimpin publik.

” Saya lihat VS tidak etis dalam bercakap dan cenderung menyombongkan kekayaannya. Saya khawatir ketika menjadi bupati, VS perlakukan para pegawai seperti karyawan perusahaannya,” Ujar Epen.

Dia menilai sosok VS yang suka  berbicara takaruang dan tidak sopan, serta  selalu menunjukkan kekayaan, tidak layak menjadi seorang pemimpin.

”  Seseorang jadi Bupati di Maluku Tenggara harus memahami dan menghayati adat istiadat suku Kei. Sebab,  masyarakat adat Kei menjunjung norma dan hukum adat yang diwariskan turun-temurun dari para leluhur, ” Jelasnya.

Safsafubun khawatir ketika VS  menjadi Bupati, nilai-nilai adat istiadat dan ritus adat Kei akan tergerus dan terkikis.

” Dia ( VS ) tidak tahu adat istiadat Kei, sedangkan bahasa Kei saja dia tidak tahu, apalagi hukum adat Larvul Ngabal,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Safsafubun, VS memiliki  latar belakang kapitalis, sehingga  dikhawatirkan suatu saat akan memonopoli investasi di Kabupaten Malra.

“VS bisa saja monopoli proyek dan investasi karena latar belakangnya murni bisnis. Praktek gurita proyek bisa saja dia praktekan,” terang Safsafubun.

Safsafubun berharap DPP PSI di Jakarta tidak mengusung VS,   karena menurutnya VS akan mempermalukan PSI dengan cara melakukan money politik saat pilkada  nanti.

“VS tidak punya hubungan kekerabatan  luas di Malra, paling yang dia andalkan adalah uang untuk beli suara. Ini akan mempermalukan PSI, sebab DNA PSI adalah anti korupsi dan anti politik uang,” tegas Safsafubun.

Safsafubun menambahkan apabila DPP PSI memberikan Rekomendasi kepada VS, maka PSI telah sengaja membiarkan praktek politik uang berlangsung di Kabupaten Maluku Tenggara.