Polres SBB. Tual News- Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Barat (SBB), resmi menetapkan DT, BC, SA, FK dan RAK, sebagai tersangka persetubuhan anak dibawa umur, di Desa Rumakay, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku.
Para tersangka ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan anak.
Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27 / 7/2024) membenarkan kelima tersangka ditangkap di kawasan berbeda di Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Kecamatan Amalatu, Kabupaten SBB.
“Kelima pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawa umur ini, sudah kita tetapkan sebagai tersangka,”Tegas Kapolres kepada media di Mapolres SBB, Jumat (26/7/2024).
Menurut Kapolres, penetapan status kelima pelaku sebagai tersangka, setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan, baik terhadap saksi-saksi, korban hingga kelima pemuda tersebut.
“Dari hasil pemeriksaan, kelima orang ini kita tetapkan sebagai tersangka. Kita kenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 Tahun penjara,”ungkap Kapolres SBB.
Dikatakan, pihaknya tidak akan mentolelir siapapun pelaku kejahatan, apalagi yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
“Semua orang sama di mata hukum, sehingga dalam penegakkan hukum kita tetap profesional,” Tegas Kapolres.
AKBP Dennie mengaku, kelima tersangka itu kini sudah ditahan di rumah tahanan Mapolres SBB.
“Sudah kita tahan, dan kasus ini kita akan maksimal penanganan sehingga kasus ini segara kita tuntaskan,”Ujarnya.
Selain itu, Kapolres menambahkan, dalam penanganan kasus-kasus kriminal dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
“Jangan berpikir kalau penanganan kasus itu dilakukan setelah ada ini dan itu, sebab hal itu merupakan sebuah kekeliruan, karena Polres SBB selama ini telah melaksanakan tugas penegakan hukum tanpa intervensi, dan sesuai mekanisme yang berlaku,”bebernya.
Kapolres mengingatkan, masyarakat agar lebih profesional dalam menanggapi setiap permasalahan yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
“Jangan beranggapan jika kasus itu begitu dilaporkan langsung dituntaskan, sebab ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Kemudian masyarakat juga harus bijak dan bisa menahan diri atas setiap permasalahan yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian,” Tandas Kapolres.
