Tual News- Warga masyarakat di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Maluku hingga saat ini mempertanyakan pengadaan meteran listrik yang bersumber dari Dana Desa ( DD ) Dullah Laut, tahun anggaran 2021 sebesar 415 juta kepada Menteri Desa / PDT melalui pendamping DD, pasalnya sebagian rumah warga dan Balai Desa belum menerima meteran listrik hingga saat ini.
Ketua Badan Saniri Ohoi ( BSO) Dullah Laut, Buchari Raharusun yang dikonfirmasi Media Tual News, Kamis ( 30 / 5 / 2024 ) membenarkan hal ini.
” Benar, pengadaan meteran listrik untuk rumah warga, sarana pendidikan dan Balai Desa, sumber DD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 514 juta, ada satu rumah warga dan Balai Desa belum ada meteran listrik hingga saaat ini, ” Ungkapnya.
Atas keluhan dan aspirasi masyarakat di Desa Dullah Laut, kata Ketua BSO Dullah Laut, bersama para Anggota BSO membuat laporan pengaduan tertulis kepada Kapolres Tual melalui Kepala Tipikor Polres Tual, tembusaan juga diterima Menteri Desa / PDT, KPK, Ombudsman RI dan Kajati Maluku.
” Laporan pengaduan tertulis BSO Dullah Laut sudah diterima Tipikor Polres Tual sejak 15 Januari 2024 , ” Jelas Raharusun.
Kata dia, selaku BSO Dullah Laut melaporkan Mantan Pj. Kepala Desa Dullah Laut, IT yang juga Pejabat Pemkot Tual, sebab patut diduga tidak transparan dalam perencanaan, dan pelaksanaan DD selama dua tahun anggaran sejak 2021 ( Triwulan Akhir), 2022 dan tahun 2023.
” Hingga saat ini satu rumah warga dan Balai Desa Dullah Laut belum ada meteran listrik dari sumber DD 2021 sebesar 514 juta, ” Terang Ketua BSO Desa Dullah Laut.
Raharusun menyoroti, proses perencanaan DD Dullah Laut, karena tidak ada Baileho transparansi dan keterbukaan DD kepada masyarakat, buktinya sesuai amanat mantan Pj. Dullah Laut dari anggaran ratusan juta untuk pembelanjaan meteran listrik, bagi rumah warga penerima meteran listrik 450 KWH, bakal mendapat subsidi dari Pemdes Dullah Laut dua titik lampu, padahal faktanya warga mengurus sendiri instalasi listrik.
” Ada rumah warga Desa Dullah Laut terima meteran listrik 450 KWH, termasuk rumah anggota BSO, mereka pasang sendiri instalasi lampu, tidak ada subsidi dari Pemdes, seperti yang dikatakan mantan Pj. Dulla Laut IT, ” Sesalnya.
Ketua BSO Dullah Laut berharap Tipikor Polres Tual melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan masyarakat, sebab fakta yang ada di Desa Dullah Laut seperti itu.
Sementara itu Kepala Inspektorat Kota Tual, Asrul Umagap yang dikonfirmasi tualnews.com, Sabtu ( 01 / 6 / 2024 ) mengaku dalam sehari dua laporan hasil pemeriksaan ( LHP ) Desa Dullah Laut dikeluarkan.
” Dalam sehari dua LHP Dullah Laut sudah diterbitkan Inspektorat Kota Tual, nanti Bapak Wartawan kami undang, ” kata Kepala Inspektorat Kota Tual.
