Tual News – Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Drs Jasmono, M.Si yang juga seorang mantan Kepala Inspektorat Provinsi Maluku harus tunjukan kelasnya untuk menindak tegas seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, pasalnya perintah Pj. Bupati Malra untuk melakukan audit investigasi atas dugaan korupsi, Kolusi dan nepotisme ( KKN ) Dana Desa ohoi Madwaer, Kecamatan Kei – Kecil Barat, tahun anggaran 2023, diduga tidak dilaksanakan sepenuh hati.
Dua petugas Inspektorat Malra yang turun ke Ohoi Madwaer, patut diduga hanya sekedar melakukan perjalanan dinas wisata untuk menghabiskan keuangan negara.
Berdasarkan investigasi tualnews.com, di Ohoi Madwaer, Jumat ( 7 / 6/ 2024 ), terbukti banyak warga masyarakat tidak merasakan manfaat dari DD Ohoi Madwaer 2023 seperti bantuan langsung tunai ( BLT), stunting, bantuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang kelauatan dan perikanan, pertanian, peternakan serta perkebunan.
Bahkan dari hasil temuan dan investigasi Media Tual News, banyak warga miskin yang harusnya sebagai penerima dana BLT DD Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023, tidak menerima dan merasakan manfaat DD itu demi meningkatkan kehidupan ekonomi rumah tangga.
Tak hanya itu, hak – hak warga Ohoi Madwaer seperti honor dan insentif perangkat Ohoi, cleaning service, perangkat adat tidak diterima sepenuhnya sesuai yang ada didalam APBDes Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023.
Dari keterangan warga Ohoi Madwaer kepada media ini, dua petugas Inspektorat Kabupaten Malra itu hanya datang menemui mantan Pj. Kepala ohoi Madwaer dan dua warga.
Patut disayangkan pernyataan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, Silver Leatemia, seperti dilansir Kabarsulsel.com, kalau hingga saat ini tim Inspektorat masih melakukan pemeriksaan, sementara pernyataan pejabat Inspektorat itu kontradiksi dengan pengakuan warga Ohoi Madwaer.
” Dua petugas Inspektorat Malra yang diturunkan tidak melakukan pemeriksaan apa – apa, hanya mendatangi warga Ohoi Madwaer yang adalah Bendahara DD Ohoi Madwaer, Nikodemus Ohoimurin tanya insentif dua bulan tahun 2023 yang belum diterima hingga saat ini dari DD Ohoi Madwaer tahun 2023, ” Sorot para tokoh masyarakat, adat, pemuda dan perempuan Ohoi Madwaer.
Dengan hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Malra Seperti ini, patut diduga Inspektorat, Dinas PMD dan Camat serta Pendamping Dana Desa ada dalam pusaran dugaan korupsi DD Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023.
Banyak Warga Ohoi Madwaer Tidak Menerima BLT DD
Sementara itu dari hasil investigasi tualnews.com, di Ohoi Madwaer, terbukti dari pengakuan warga masyarakat yang rata – rata tingkat pendidikan rendah itu mengakui sejak DD Ohoi Madwaer tahun 2023, mereka tidak pernah menerima BLT DD, seperti keterangan ibu janda, petani, dan nelayan yang tingkat kehidupan ekonomi keluarga tergolong miskin.
Inspektorat Kabupaten Malra, sebagai lembaga pengawasan, patut diduga hanya duduk bekerja dibelakang meja dan menerima laporan asal bapak senang ( ABS ) untuk dilaporkan kepada Pj. Bupati Malra, Drs. Jasmono M.Si.
Patut disayangkan kinerja petugas Inspektorat yang di gaji dari keuangan negara, tidak memiliki hati nurani untuk melihat penderitaan masyarakat di bumi Larvul Ngabal yang membutuhkan ukuran tangan pengawasan.
Akibat Inspektorat Malra menerima laporan ABS dan tidak melaksanakan tupoksi, akhirnya Dana Desa ( DD ) di Kepulauan Kei menjadi lahan subur praktek dugaan korupsi yang dilakukan para Kepala Ohoi dan Pj. Kepala Ohoi sesuka hati, tidak pakai aturan UU dan diduga bekerja sama dengan pendamping DD dan Inspektorat membuat laporan pertanggungjawaban dana desa fiktif setiap tahun anggaran.
Untuk diketahui Dana Desa Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023 sesuai APBDes sebesar Rp 697.199.000,-.
Berikut Rincian Hasil Temuan Media Tual News atas atas berbagai program dan kegiatan fiktif DD Ohoi Madwaer tahun 2023 yakni :
1. BLT DD Ohoi Madwaer 2023 48 KK x 300.000 x 12 bulan = Rp 172.800.000,.
2. Hasil temuan tualnews.com, patut diduga warga penerima BLT DD tidak sampai 20 KK, Sekretaris dan Bendahara DD tidak mengetahui jumlah KK penerima BLT DD dan tidak ada daftar nama KK penerima BLT.
3. Warga atas nama Semi Renfaan. Tiga bulan belum menerima hak BLT DD Ohoi Madwaer tahun 2023, tahap II ( Juni – Juli – Agustus). Per bulan Rp 300.000, total Rp 900.000, –
4. Ibu petugas clening service Ohoi Madwaer tahun 2023 belum terima insentif. Per bulan Rp 500.000 X 12 bulan = Rp 6 juta.
5. Anggota BSA Ohoi Madwaer, Marteng Renfaan. Insentif atau honor 4 bulan DD Madwaer 2023. Satu bulan Rp 300.000 X 4 bulan = Rp 1.200.000, –
6. Bendahara DD Ohoi Madwaer, Nikodemus Ohoimurin dua bulan belum menerima honor atau insentif dari DD Madwaer tahun 2023 ( November dan Desember 2023 ) sebesar Rp 2, 8 juta.
7. Bantuan Stunting tertinggi di Ohoi Madwaer tahun 2023 sebanyak 14 anak dengan total anggaran Rp 30 juta, diduga tidak jelas peruntuhkanya.
8. Tidak ada kegiatan Festival Tabob dalam DD Ohoi Madwaer tahun 2023 yang diduga fiktif sebesar Rp 50 juta.
9. Banyak program pemberdayaan masyarakat bidang perikanan, pertanian dan perkebunan patut diduga fiktif.
10. Raja Madwaer sebagai tokoh adat selama satu tahun tidak menerima insentif atau honor DD 2022l3.
11. Sekretaris Ohoi Madwaer, BSO dan lembaga Adat tidak mengetahui berapah banyak jumlah KK penerima BLT DD Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023, dan tidak pernah diberikan daftar nama penerima BLT DD untuk diketahui.
Sementara itu Pj. Bupati Malra, Drs. Jasmono M.Si yang dikonfirmasi tualnews.com, pekan lalu via whatsaap membenarkan kalau dirinya sudah mengecek di Inspektorat, telah dilakukan pemeriksaan DD dari tahun 2023.
” Sebelum kami bertugas di Malra, sesuai hasil pemeriksaan tersebut, sudah diarahkan Inspektorat untuk segera ditindaklanjuti, ” Katanya.
Jasmono katakan, prinsipnya pemerintahan sifatnya adalah berkelanjutan, sehingga tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saat ini untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.
