Langgur, Tual News – Kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) Dana Desa di Ohoi Madwaer, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara nyata di lapangan.
Dengan demikian, pihak Kepolisian Polres Maluku Tenggara dan Kejaksaan Negeri Tual harus segera bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan, tanpa harus menunggu laporan tertulis masyarakat.
Berdasarkan data dokumen hukum APBDes Ohoi MMadwaer tahun anggaran 2023, Alokasi Dana Desa sebesar Rp 697.199.000, -.
Berikut berbagai program dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa Madwaer tahun anggaran 2023, hasil temuan Media Tual News yang diduga fiktif serta tidak sesuai peruntuhkanya yakni :
1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ( Rp 74.000.000 )
Rincianya :
1.Bidang pendidikan
Rp 74.400.000
2.Bidang kesehatan
Rp 106.800.000
2. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
( Rp 153.800.000 )
Rincianya :
1.Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Rp 26.000.000.
2.Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp 73.600.000,.
3.pengadaan / penyelenggaraan pos keamanan Desa, belanja barang dan jasa Rp 22.000.000
4.Sub bidang Kepemudaan dan olahr
aga, belanja barang dan jasa Rp 15.000.000.
5.Sub bidang kelembagaan masyarakat Rp 39.200.000.
6.Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp 73.600.000
7.Bidang pelatihan, penyuluhan, sosialisasi hukum kepada masyarakat Rp 4.000.000
8.Bidang kelembagaan masyarakat Rp 39.200.000.
Rincianya :
a. Pembinaan Lembaga Adat Rp 27.000.000
b.Pembinaan LPMO Rp 7.200.000
c.Pembinaan PKK Rp 5.000.000.
3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rincianya :
1.Bidang kelauatan dan perikanan ( Bantuan ) Rp 30.000.000
2.Bidang Pertanian dan Peternakan
Rp 35.000.000.
3.Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa Rp 27.415.000
4.Bidang dukungan penanaman modal Rp 6.500.000.
4. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA ( Rp 189.115.917)
Rincianya:
1.Bidang keadaan darurat Rp 16.315.917.
2.Bidang keadaan mendesak yakni BLT Dana Desa 48 KK x 300.000 X 12 bulan = Rp 172.800.000.
Untuk diketahui APBDes Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023 sudah disahkan dan ditetapkan dalam musyawarah bersama masyarakat Ohoi Madwaer disaat kepemimpinan Pj.Kepala Ohoi Madwaer, Ikan Agustinus Renfaan.
Namun belakangan, setelah dokumen APBDes Ohoi Madwaer 2023 itu sudah ditetapkan dan masuk Camat, Dinas PMD, Inspektorat hingga Bupati Malra, secara mengejutkan Bupati Malra saat itu mengeluarkan surat keputusan ( SK ) Kepada Pejabat Kepala Ohoi Madwaer, Ibu IT.
Belakangan, patut diduga tanpa melakukan musyawarah desa bersama masyarakat Ohoi Madwaer, Pejabat Kepala Ohoi Madwaer, Ibu IT yang didampingi oknum Pendamping Dana Desa Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023, bersama pihak kecamatan, diduga merubah dokumen hukum APBDes Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023, tanpa melaksanakan musyawarah desa bersama masyarakat.
Anehnya, Camat, Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, seakan menutup mata dan telinga atas dugaan mal administrasi dan dugaan pelanggaran hukum pada dokumen APBDes Ohoi Madwaer tahun anggaran 2023.
