Tual News – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi serta kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menggelar rapat koordinasi bersama berbagai stakeholder bahas tiga isu vital yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Achmad Nur Saleh, dalam Rilis Pers yang diterima Media Tual News Kamis (30/5/2024) mengakui kegiatan yang berlangsung 27-31 Mei 2024, mengusung tema “ Optimalisasi Peran Dan Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital,”.
Pada acara ini turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laolany, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Djan Faridz, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Andy Rachmiante.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di luar negeri.
Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.
Layanan imigrasi dilakukan melalui online dan ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan credit card.
Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan januari 2023 lalu.
“ Platform e-visa ini sejalan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja,” jelas Silmy Karim.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga mengusulkan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri.
Penambahan itu kata Silmy, diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.
Kamboja Negara Pertama Asean
Dirjen Imigrasi menegaskan, Negara Kamboja di Asean menjadi salah satu negara pertama yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi.
” Selain termasuk ke dalam wilayah Asean, diketahui di Kamboja setidaknya ada 120.000 WNI tinggal dan bekerja di negara itu, ” Ungkapnya.
Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham ), Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan teknologi digital.
“Perbaikan harus dilakukan terus menerus, kalau tidak mulai, maka kita tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus punya keberanian untuk buat terobosan,” pintah Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan Ditjen Imigrasi juga diapresiasi MenPAN dan RB, Abdullah Azwar Anas.
Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership.
