Langgur, Tual News- Intensitas konflik yang tinggi dan terus berulang di Kabupaten Maluku, Maluku, mengakibatkan masyarakat menjadi korban harta benda, bahkan nyawa menjadi perhatian khusus DPRD Kabupaten Malra dalam LKPJ Bupati Maluku Tenggara tahun anggaran 2023.
Hal ini mengemuka dalam Rekomendasi DPRD kepada Bupati Malra, dibacakan Sekwan DPRD, Bernadus Rettob, Rabu malam ( 15 / 5/2024) di DPRD Kabupaten Malra.
” Terkait konflik yang sering terjadi di Malra, telah korbankan harta benda, bahkan nyawa manusia, perlu dilakukan evaluasi penggunaan anggaran dan audit kinerja terhadap tugas pokok serta fungsi kewenangan Badan Kesbangpol Malra, ” Pintah DPRD dalam rekomendasi yang dibacakan Sekwan.
Untuk diketahui rentetan konflik antar pemuda di Kabupaten Maluku Tenggara marak terjadi, namun Kesbangpol yang mengelolah anggaran cukup besar, seakan tidak mampu merangkul semua komponen masyarakat, termasuk didalamnya Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ), untuk bersama – sama mencari akar masalah konflik yang terus berulang, di tanah adat Kei, Bumi Larvul Ngabal.
Banyak program dan kegiatan Kesbangpol, hanya bersifat serimonial belaka, dan perjalanan dinas, untuk menghabiskan keuangan daerah yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
” Harus evaluasi anggaran dan audit kinerja Tupoksi Kesbangpol mulai dari Kepala Badan, seluruh pejabat struktural serta tenaga fungsional, ” pintah DPRD Malra dalam rekomendasi LKPJ Bupati Malra tahun anggaran 2023.
