Tual News- Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, Maluku atau lebih dikenal dengan kearifan lokal setempat dengam sebutan Badan Saniri Ohoi ( BSO), secara resmi mempolisikan Alokasi Dana Desa ( ADD) Desa Dullah Laut tahun anggaran 2021 ( Triwulan IV), 2022 dan 2023 kepada Unit Tindak Pidana korupsi ( Tipikor) Polres Tual, Polda Maluku.
Hal ini terbukti dari surat resmi pengaduan yang dilayangkan BSO Desa Dullah Laut kepada Kepala unit Tipikor Polres Tual, tanggal 15 Januari 2024, yang diterima Media Tual News, Minggu ( 26 / 5 /2024).
Laporan pengaduan resmi DPR Desa Dullah Laut sudah diterima Tipikor Polres Tual.
Laporan BSO Desa Dullah Laut, Nomor: 18 / BSO – DL/XI/ 2024, pada intinya meminta Tipikor Polres Tual melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemanfaatan serta penggunaan Dana Desa ( DD ) Dullah Laut, Kota Tual.
Laporan pengaduan yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, Bendahara dan lima Anggota BSO Desa Dullah Laut Kota Tual, berharap Kapolres Tual, AKBP Prayudha Widiatmoko S.I.K, melalui Unit Tipikor Polres Tual untuk segera melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa ( DD ), Alokasi Dana Desa ( ADD) Dullah Laut, Kota Tual tahun anggaran 2021 ( Triwulan Akhir ), 2022 dan tahun anggaran 2023, sebab terindikasi terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).
ADD Dullah Laut Dua Tahun Tak Bisa Cair, Ada Apa ?
Seperti diberitakan Media Tual News sebelumnya, sudah memasuki dua tahun anggaran berjalan, masyarakat di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual tidak dapat mencairkan alokasi dana desa ( ADD ) tahun anggaran 2022 dan 2023, lantaran terkendala laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Dullah Laut selama dua tahun itu.
Anehnya, sesuai data yang diterima Media Tual News, walaupun ADD Desa Dullah Laut selama dua tahun anggaran tidak dapat dicairkan, namun untuk dana desa ( DD ) tetap dicairkan dan berjalan seperti biasanya.
Untuk diketahui, perbedaan Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) terdapat pada sumber dananya.
Dana Desa ( DD ) bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa ( ADD) bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah Dana Bagi Hasil ( DBH ).
Mantan Pj. Dullah Laut yang juga salah satu Pejabat ASN Pemkot Tual, Irwan Tamnge, yang dikonfirmasi, Sabtu ( 25 / 5 / 2024) mengakui, dirinya bukan lagi sebagai Pejabat Kades Dullah Laut, karena sejak tanggal 31 Desember 2023 sudah mengundurkan diri
” Sejak tanggal 31 Desember 2023, saya sudah mengundurkan diri dari jabatan Pj. Kepala Desa Dullah Laut. Saat ini Pj Kades Dullah Laut adalah Bapak Moh Jamco, ” Ungkapnya.
Kata Irwan, dirinya tetap koperatif menjawab pertanyaan wartawan terkait ADD Dullah Laut dua tahun anggaran yang belum dapat dicairkan hingga saat ini.
” Benar, ADD Dullah Laut dua tahun anggaran 2022, 2023 hingga 2024, belum dapat dicairkan, sementara dana desa ( DD) tetap berjalan seperti biasa, ” Jelasnya.
Kata dia, terkait hal ini semua pihak di Desa Dullah Laut sudah difasilitiasi Inspektorat Kota Tual.
” Kami semua sudah dipertemukan di Inspektorat Kota Tual. Masalah ADD Dullah Laut tidak bisa dicairkan, karena laporan realisasi, pertanggungjawaban ADD tahun 2022, ” Tegasnya.
Diakui, secara umum KPA, tanggungjawab, namun internal l harus ada tanggungjawab semua pihak.
” Secara umum yang bertanggungjawab adalah Pj Kepala Desa, namun dalam pemeriksaan internal Inspektorat, masing – masing memiliki peran, ” katanya.
Sementara itu Anggota Badan Saniri Ohoi ( BSO) Desa Dullah Laut, Buhari Raharusun yang dikonfirmasi terpisah, Sabtu malam ( 25 /5/2024 ) pukul 21.00 WIT, membenarkan selama dua tahun anggaran yakni 2022 dan 2023, tidak dapat mencairkan ADD Dullah Laut.
” Benar, selama dua tahun anggaran ADD Dullah Laut, tidak bisa dicairkan. Kalau DD dicairkan dan berjalan seperti biasanya, ” ungkap Raharusun.
Menyoal alasan ADD Dullah Laut tidak dapat dicairkan, Anggota BSO sebagai wakil rakyat di Desa itu mengaku terkendala laporan pertanggungjawaban ADD dari Pejabat Kepal Desa Dullah Laut.
” Tidak bisa cair ADD Dullah Laut dua tahun anggaran, karena tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Pj. Kades Dullah Laut sejak akhir tahun 2021, kemudian masuk tahun 2022 dan 2023, ” Jelasnya.
Bahari merinci, Alokasi DD dan ADD Dullah Laut satu tahun anggaran yang diketahui adalah sebesar Rp 1,6 milyar.
” Yang Saya ketahui, Alokasi DD Dullah Laut yang diterima satu anggaran sebesar Rp 800 juta dan alokasi ADD juga sama Rp 800 juta, ” urainya.
Raharusun mengakui, atas persoalan ADD Dullah Laut, Inspektorat Kota Tual sudah memfasilitasi.
Baik Pj. Kepala Desa Dullah Laut, Moh Jamco dan Kepala Inspektorat Kota Tual yang dikonfirmasi berulang via telepon selulernya, belum menjawab pesan konfirmasi Media Tual News.
Sementara itu informasi yang diperoleh dari warga masyarakat Desa Dullah Laut, terkait persoalan ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum yakni Tipikor Polres Tual untuk diproses dan ditindaklanjuti.
