Tual News – Sudah memasuki dua tahun anggaran berjalan, masyarakat di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, tidak dapat mencairkan alokasi dana desa ( ADD ) tahun anggaran 2022 dan 22023, hingga 2024, lantaran terkendala laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan ADD Dullah Laut selama dua tahun anggaran tersebut.
Anehnya, sesuai data yang diterima Media Tual News, walaupun ADD Desa Dullah Laut selama dua tahun anggaran tidak dapat dicairkan, namun untuk dana desa ( DD ) Dullah Laut tetap dicairkan dan berjalan seperti biasanya.
Untuk diketahui, perbedaan Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) terdapat pada sumber dananya.
Dana Desa ( DD ) bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa ( ADD) bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.
Mantan Pj. Dullah Laut yang juga salah satu Pejabat Pemkot Tual, Irwan Tamnge, yang dikonfirmasi, Sabtu ( 25 / 5 / 2024) mengakui, dirinya bukan lagi sebagai Pejabat Kades Dullah Laut, karena sejak tanggal 31 Desember 2023 sudah mengundurkan diri.
” Sejak tanggal 31 Desember 2023, saya sudah mengundurkan diri dari jabatan Pj. Kepala Desa Dullah Laut. Saat ini Pj Kades Dullah Laut adalah Bapak Moh Jamco, ” Ungkapnya.
Kata Irwan, dirinya tetap koperatif menjawab pertanyaan wartawan terkait ADD Dullah Laut dua tahun anggaran yang belum dapat dicairkan hingga saat ini.
” Benar, ADD Dullah Laut dua tahun anggaran 2022, 2023 hingga 2024, belum dapat dicairkan, sementara dana desa ( DD) tetap berjalan seperti biasa, ” Jelasnya.
Kata dia, terkait hal ini semua pihak di Desa Dullah Laut sudah difasilitiasi Inspektorat Kota Tual.
” Kami semua sudah dipertemukan di Inspektorat Kota Tual. Masalah ADD Dullah Laut tidak bisa dicairkan, karena kendala laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2022, ” Tegasnya.
Diakui, secara umum KPA tanggungjawab, namun secara internal harus ada tanggungjawab semua pihak.
” Secara umum yang bertanggungjawab adalah Pj Kepala Desa, namun dalam pemeriksaan internal Inspektorat, masing – masing memiliki peran, ” katanya.
Sementara itu Anggota Badan Saniri Ohoi ( BSO) Desa Dullah Laut, Buhari Raharusun yang dikonfirmasi terpisah, Sabtu malam ( 25 /5/2024 ) pukul 21.00 WIT, benarkan selama dua tahun anggaran yakni 2022 dan 2023, tidak dapat mencairkan ADD Dullah Laut.
” Benar, selama dua tahun anggaran ADD Dullah Laut, tidak bisa dicairkan. Kalau DD dicairkan dan berjalan hingga saat ini, ” ungkap Raharusun.
Menyoal alasan ADD Dullah Laut tidak dapat dicairkan, Anggota BSO sebagai wakil rakyat di Desa itu mengaku terkendala laporan pertanggungjawaban ADD dari Pejabat Kepal Desa Dullah Laut.
” Tidak bisa cair ADD Dullah Laut dua tahun anggaran, karena tidak ada laporan pertanggungjawaban dari Pj. Kades Dullah Laut sejak akhir tahun 2021, kemudian masuk tahun 2022 dan 2023, ” Jelasnya.
Buhari merinci, alokasi DD dan ADD Dullah Laut satu tahun anggaran yang diketahui adalah sebesar Rp 1,6 milyar.
” Yang saya ketahui, alokasi DD Dullah Laut yang diterima satu tahun anggaran sebesar Rp 800 juta dan alokasi ADD juga sama Rp 800 juta, ” urainya.
Raharusun mengakui, atas persoalan ADD Dullah Laut, Inspektorat Kota Tual sudah memfasilitasi.
Baik Pj. Kepala Desa Dullah Laut, Moh Jamco dan Kepala Inspektorat Kota Tual yang dikonfirmasi berulang via telepon selulernya, belum menjawab telepon konfirmasi Media Tual News.
Sementara itu informasi yang diperoleh dari warga masyarakat Desa Dullah Laut, terkait persoalan ini sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum yakni Tipikor Polres Tual untuk diproses hukum dan ditindaklanjuti.
