Ambon, Tual News- Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, menutup kegiatan dialog kebangsaan yang digelar di Gedung Plaza Presisi Manise, Polda Maluku, Kota Ambon, Rabu (8/11/2023), minta optimalkan pengamanan Pemilu 2024 di Provinsi Maluku.
Penutupan kegiatan ini, turut hadir Kapolda Maluku, Wakapolda, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Forkopimda Maluku, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, OKP dan Insan Pers.
“Dialog kebangsaan, mengusung tema peran masyarakat dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai sebagai sarana integrasi bangsa di wilayah Maluku, Alhamdulillah ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik,” tandas Pangdam dalam sambutannya.
Pangdam mengingatkan, pemilu serentak akan dilaksanakan di 11 kabupaten/kota di Maluku.
” Di tahun politik, berpotensi membuka cela terjadinya berbagai ancaman, baik kerawanan yang disebabkan karena bentrok antar kampung, manipulasi perolehan suara, pemungutan suara ulang, konsentrasi massa, pelanggaran ASN, kekurangan surat suara, money politik, penggunaan surat suara orang lain, penurunan baliho, unjuk rasa, dan pemilih ganda, ” Ungkapnya.
Kata Pangdam ini adalah masalah-masalah yang berpotensi terjadi dalam proses Pemilu 2024 nanti.
“Olehnya itu kita harus melakukan pengamanan Pemilu secara optimal, ” pintanya
Mayjen Syafrial menegaskan dalam pengamanan Pemilu ke depan, Kodam XVI/Pattimura bersama Polda Maluku dan stakeholder lainya akan mengarahkan personil maupun materil alutsista di seluruh tempat pemungutan suara yang tersebar di desa, kelurahan, kecamatan, di kabupaten/kota khususnya wilayah Maluku.
“Kita libatkan juga para Babinsa, kemudian satuan tempur, dan banpur yang dimiliki Kodam XVI/Pattimura,” Terangnya.
Mayjen Syafrial mengakui, Kodam XVI/Pattimura menjunjung tinggi netralitas TNI dengan tidak terlibat dan tidak menjadi bagian dari partai politik, kecuali sudah keluar dari TNI.
“Nah, ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya di pasal 39 menegaskan bahwa anggota TNI tidak boleh berpolitik praktis, dan tidak menjadi anggota partai, ” Ujarnya
Hal ini kata Pangdam, ditegaskan juga pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
” Kami secara tegas akan berlakukan sanksi hukum bagi anggota yang melanggar,” tegasnya.
Dikatakan, Kodam Pattimura, bertekad mensukseskan Pemilu, dan menjaga kedamaian sehingga pesta demokrasi yang akan berlangsung dapat terwujud secara baik, aman dan lancar.
” Implementasi netralitas TNI di Pemilu, yang pertama, Kami tidak memihak memberikan dukungan kepada pasangan calon atau partai politik,” tegas Pangdam untuk kedua kalinya.
Selain itu, kata Pangdam, TNI juga tidak memberikan fasilitas ataupun sarana prasarana yang dimiliki sebagai tempat kampanye, dan TNI pun tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit maupun PNS TNI berkaitan dengan pemilu.
“Kemudian yang keempat, TNI tidak memberikan tanggapan terhadap quick count dalam bentuk apapun dan kelima, para komandan atasan bertindak tegas terhadap prajurit maupun PNS TNI yang terlibat politik praktis, ” Jelasnya.
Selain itu yang keenam, kata Pangdam, prajurit maupun PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, calon kepala daerah, harus mengundurkan diri dari dinas TNI.
” Enam hal tersebut merupakan implementasi TNI yang sudah disebarluaskan ke seluruh jajaran sampai ke prajurit yang terendah, ” pungkasnya.
Dijelaskan, yang paling penting dalam mensukseskan Pemilu yang aman, dan damai adalah partisipasi dan peran masyarakat.
” Kita semua wajib mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu kepada masyarakat, ” harapnya.
Hal Ini kata Pangdam, dilakukan melalui penyuluhan, forum diskusi, kampanye, dan media sosial.
” Dialog kebangsaan hari ini merupakan salah satu contoh mewujudkan pemilu yang aman dan damai,” pesanya.
Dialog Kebangsaan Bentuk Cooling System
Terpisah, Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengaku, dialog kebangsaan yang dilakukan pihaknya sebagai bentuk cooling system, artinya menjaga agar tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu sejuk, aman dan damai.
“Kita bersama KPU, Bawaslu, dan stakeholder yang lain khususnya aparat keamanan dari Kodam XVI/Pattimura menyampaikan beberapa hal yang mungkin dikomunikasikan kepada masyarakat khususnya, tadi yang kita undang adalah organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lintas terkait,” Jelasnya.
Irjen Latif, mengakui kegiatan cooling system akan terus dilakukan hingga menjelang hari pemungutan suara yakni tanggal 14 Februari 2024.
“Harapan Kita khususnya di Maluku, semua rangkaian kegiatan Pemilu dapat berjalan sejuk, aman dan damai, tetap menghormati perbedaan dan pilihan,” harapnya.
Kapolda mengajak semua komponen masyarakat untuk menjaga kamtibmas, agar tidak ada kejadian-kejadian menonjol atau ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi pemilu.
” Saya harap tidak ada pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan Pemilu dengan mengangkat politik identitas, ataupun isu SARA, ” himbau Kapolda Maluku.
Ditegaskan, Polri memiliki komitmen akan melakukan pengamanan, pengawasan, dan monitoring termasuk di dunia cyber khususnya.
“Karena pasti akan muncul hoax yang mungkin merugikan pihak-pihak tertentu. Kita berharap itu tidak terjadi, saya titipkan teman-teman media, mari kita sama-sama jaga pesta demokrasi ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, ” Ajak Kapolda.
Terkait netralitas Polri, Kapolda Maluku menegaskan kembali komitmen Panglima TNI dan Kapolri.
” Saya sudah menyampaikan ke jajaran tentang netralitas Polri dalam pemilu 2024,” tandasnya.
