Ambon, Tual News – Komisi IV DPRD Maluku minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku membenahi sistem Manajemen Pendidikan SMA Unggulan Siwalima Ambon.
Hai ini disampaikan Ketua komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan saat on the spot di SMA Siwalima Rabu (4/10/2023).
Menurut Atapary, sistem manajemen pendidikan merupakan tanggung jawab utama di Pemerintah Daerah (Pemda), dengan leading sektor yakni Dinas Pendidikan.
” Untuk sistim manajemen pendidikan di SMA Siwalima, ini kesalahan di Dinas Pendidikan, karena kami sudah bicarakan hal ini selama dua tahun lalu,” Sorotnya.
Kata Atapary, terkait pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima ,baik sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama
tidak dilaksanakan secara baik oleh Dinas Pendidikan Maluku.
Atapary menilai asrama putra dan putri SMA Siwalima tidak memiliki standar kebersihan
” Hal ini kita sudah bicara berulang-ulang, tetapi masih terus terulang lagi. ini berarti Ibu Kadis tidak pernah masuk sampai melihat masalah tersebut, ” Sesalnya.
Atapary menegaskan, mestinya sebagai Kadis Pendidikan, harus secara rutin meninjau sekolah itu, karena dibiayai APBD Maluku dan menjadi barometer penilaian publik.
” Mestinya kadis datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab, kalau ternyata standar ini belum layak, ” ujarnya.
Menurut Atapary, membangun sistem manajemen pendidikan konsepnya sederhana, begitu juga dengan budaya kekerasan.
” Ini sudah cukup lama, kalau tadi kita interview dari beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain, ini bukan salah mereka, ” Ungkapnya.
Dia mengaku ada sistem yang salah di SMA unggulan Siwalima, sebab siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini, pasti tertuju kepada Dinas Pendidikan.
” Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus bangun satu sistem yang harus diikuti sekolah, ” pintanya.
Atapary menjelaskan, selama ini manajemen pendidikan di SMA Siwalima tidak berjalan
” Kenapa dia berulang terus, padahal Ibu Kadis Pendidikan sudah menyatakan bahwa ini tidak lagi terjadi, namun masih saja terjadi. Seharusnya yang perlu disalahkan dinas pendidikan karena tidak membangun satu sistem yang baik, ” sorot Attapary.
