Langgur, Tual News – Tokoh Pemuda di Desa / Ohoi Ibra, Kecamatan Kei – Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Fikri Tamher, mempertanyakan realisasi peningkatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa bagi para Kepala Ohoi dan Pj Kepala Ohoi yang dilaksanakan Dinas BPMD Kabupaten Maluku Tenggara di Kantor Bupati Malra, Jumat 22 September 2023 lalu.
” Saya sebagai pemuda pertanyakan, tindak lanjut kegiatan itu, pasalnya biasanya Pemdes Ohoi Ibra jadi tolak ukur bagi Ohoi lainya di Kecamatan Kei – Kecil, namun faktanya lain, ” Tandas Tamher, dalam Rilis Pers yang diterima tualnews.com, Kamis ( 05 /10/2023).
Dia menyoroti kegiatan peningkatan kapasitas para kades oleh Pemkab Malra, yang tidak ada tindak lanjut dalam realisasi lapangan.
” Jadi tanda tanya, apakah ada perubahan atau tidak ?, setelah para Kepala Ohoi dan Pj Kepala Ohoi, ikut peningkatan kapasitas ?, ” Tanya Tamher.
Fikry mengaku, konkretnya, setelah Pemdes mengikuti peningkatan kapasitas, minimal baliho transparansi APBDesa Ohoi Ibra ukuran besar terlihat jelas didepan Balai Desa Ibra, untuk dilihat masyarakat seperti baileho DD yang terlihat di Ohoi sathean, dan Faan, serta desa lainya di Kabupaten Malra.
” Namun, kalau yang terjadi tidak ada baileho transparansi DD dipasang di depan Balai Desa, maka mohon maaf, bagi saya, ini hanya sebatas omdo atau omong doang, ” Sesalnya.
Tamher mengingatkan, kepemimpinan Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, tinggal menghitung hari akan mengakhiri masa jabatan tanggal 31 Oktober 2023,
” Hal semacam ini dianggap hama atau kanker yang wajib dibasmi dan disehatkan, karena korbannya adalah masyarakat desa, ” Ujarnya.
Pemuda Ohoi Ibra ini berharap, agar semua Kepala Ohoi dan Pj Kepala Ohoi di Kabupaten Malra tidak mencontohi apa yang terjadi di Pemdes Ibra saat ini.
” Ini berbahaya dan bisa jadi preseden buruk bagi kepemimpinan Bupati dan Wabup Malra, ketika akhiri masa jabatan nanti, ” Ingatnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Ohoi Ibra, belum dapat dihubungi untuk konfirmasi terkait pertanyaan masyarakat tersebut.