Ambon, Tual News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanusa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku yang lebih banyak berjalan-jalan, wara-wiri menghabiskan uang.
Kekesalan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi III bersama pihak-pihak terkait, untuk membahas surat masuk dari masyarakat soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023.
Rapat itu dipimpim Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richad Rahakbauw, bertempat di Ruang Rapat Komisi, Rabu (20/09/2023).
Dalam rapat itu di bahas beberapa surat masuk dari masyarakat terkait poros jalan yang ada di 11 kabupaten dan kota, di tangani Pemda Maluku dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tidak maksimal dalam memperhatikan aspirasi masyarakat lewat wakil mereka yang ada di DPRD.
“Kita tidak bisa berharap banyak, hanya mujizat dan doa kita agar Pemerintahan ini besok bisa berubah dan ada pemimpin baru,” Tegasnya.
Menurut Hatta, rapat ini harus mengundang komisi dari DPRD Kabupaten dan Kota agar duduk bersama.
“Kita belajar dari pengalaman rapat 20 kali terkait Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, Apa kesalahannya,” sinis Hatta.
Dikatakan, bicara soal detail engineering design (DED), setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya sekitar Rp 20 juta untuk membuat perencanaan, kenapa hal ini tidak bisa dilaksanakan.
“Ini model apa, jangan di anggap ini barang khayalan dan tidak boleh seperti itu, karena ini urusan kita. Tapi hari ini, Inpres itu harus di amankan, sebab merupakan kewajiban kita di daerah,” pintah Hatta Hehanussa.
Sebagai Anggota DPRD, kata Heanussa, dirinya sedih melihat kondisi seperti ini karena tidak punya perpanjangan tangan serta dibatasi soal kewenangan.
” Fungsi Anggota DPRD ini cuma tiga dan bahkan DPRD dibatasi dengan pengawasan soal kebijakan. Jangan mengharapkan bahwa rapat hari ini seakan-akan ada angin sejuk, atau ada surga yang didapat masyarakat, ” pungkasnya.
Hehanussa mengkritik, hutang daerah Rp 700 Miliar.
” Kalau mau di pikir Rp 700 Miliar itu di fokuskan saja ke insfrastruktur terkhusus jalan, maka bisa kita bayangkan berapa ratus kilometer jalan yang sudah selesai, ” Sorotnya.
Namun dirinya menyesalkan, karena Pemprov Maluku tidak punya perencanaan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan semua, tidak tepat sasaran dan sangat miris.
