Ambon, Tual News – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin meminta Pemerintah Provinsi Maluku agar menyelamatkan RSUD dr. M Haulussy Ambon.
Permintaan ini disampaikan Rovik dalam rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu (01/09/2023).
Dalam rapat tersebut, banyak sekali Anggota Komisi IV DPRD Maluku yang dibuat geram atas pernyataan manajemen RSUD Haulussy Ambon.
“Saat ini banyak rumah sakit bertaraf internasional seperti RS Leimena dan RS Siloam. RSUD Haulussy sudah tertinggal. Kita harus selamatkan rumah sakit ini,“ pintah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.
Kata dia, RSUD Haulussy harus diselamatkan, karena sebelumnya hanya ada beberapa rumah sakit seperti RSUD Haulussy, RS Al Fatah, RS GPM, dan sejumlah rumah sakit lainnya.
”Tapi, sekarang banyak rumah sakit yang sudah dibangun, sehingga sekarang banyak persaingan,” akuinya.
Untuk itu, Rovik berharap ke depan manajemen rumah sakit milik Pemda Maluku itu dibenahi pelayanan, termasuk hak-hak para tenaga kesehatan wajib diperhatikan.
”Ini dilakukan agar ke depan rumah sakit milik Pemda Maluku itu tidak lagi terjadi persoalan,” Ujarnya.
Soal, jasa nakes di rumah sakit itu yang belum dibayarkan, Rovik berharap ada political will Pemprov Maluku dan pihak manajemen rumah sakit mencari solusi penyelesaian.
”Nah, kalau ada kendala panggil para nakes untuk jelaskan. Itu hak orang yang mesti dibayarkan,” Tegasnya.
Apalagi, kata Rovik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga sudah ikut menyoroti persoalan yang terjadi di RSUD Haulussy.
”Pak Mendagri sudah mencontohkan hal buruk seperti di Maluku. Kita sudah berupaya datangi Kemenkes dan komisi terkait di pusat untuk mencari solusi. Tapi, ketika kita undang rapat, tidak ada yang hadir,” Sesal Rovik.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Djemi Pattiselano menegaskan, pihaknya butuh kepastian pembayaran jasa nakes RSUD Haulussy.
“Kita butuh kepastian. Artinya, harus ada kencing bayar. Sebab, manajemen RSUD Haulussy punya pengalaman buruk,” sorot pria yang juga Ketua Fraksi PDI- Perjuangan DPRD Maluku itu.
Pattiselano berharap, pihak manajemen menyiapkan data secara tertulis agar dibacakan ketika rapat digelar.
”Saya sarankan data-data dibacakan atau dibuat tertulis dan dianalisis, lalu disampaikan kepada nakes yang mengklaim. Kita prihatin dengan manajemen RSUD Haulussy,” Sesalnya.
Untuk diketahui, sekitar Rp 21,6 miliar jasa tenaga kesehatan di RSUD Haulussy sejak 2020 hingga saat ini belum dibayarkan.
Akibatnya, para nakes sering melakukan aksi mogok kerja dan memprotes hak mereka tak kunjung di bayarkan pihak manajemen RSUD Haulussy Ambon.
