Ambon, Tual News – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal Polisi Stephen M. Napiun, mengaku, pihaknya akan melaksanakan operasi Mantap Brata, pengamanan Pemilihan Umum tahun 2023 – 2024.
” Ribuan personel gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan pesta demokrasi yang aman dan damai di Maluku, ” Tegas Wakapolda saat menghadiri dialog “Maluku Bacarita” tentang pelaksanaan pemilu yang aman dan damai di Maluku.
Dialog yang berlangsung di Studio TVRI Ambon, Jumat (29/9/2023), menghadirkan Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, dan Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku, Daniel Eduard Indey.
“Jelang pemilu serentak tahun 2024 nanti Polda Maluku telah menyiapkan rencana operasi dan akan menurunkan 5092 orang personel Polda Maluku bersama peralatan. Personel akan bertugas di lapangan baik dalam pengamanan di TPS maupun pengawalan kotak suara dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu,” jelasnya.
Menjelang Pemilu, Wakapolda menegaskan akan melaksanakan cooling system yang didukung Kodam XVI/Pattimura bersama semua unsur terkait lainnya.
“Cooling system bertujuan agar situasi jelang pemilu dapat aman dan tenang sehingga tiba pada saatnya nanti pelaksanaan pemilihan umum serentak, situasi wilayah Maluku, kami harapkan tetap aman dan damai,” Tegas Wakapolda Maluku.
Brigjen Stephen mengatakan, meski dengan keterbatasan personel, namun Polda Maluku akan tetap bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pemilu 2024.
“Kami akan tetap bekerja maksimal dalam pengamanan, karena kami juga akan melibatkan personel dari Kodam Pattimura sebagai mita kerja kami yang nantinya akan kami tempatkan bersama sebagian personel kami dari Polda Maluku sebagai pasukan pemukul yang siap digerakan apabila terjadi konflik saat pelaksanaan pemilu nanti,” ungkapnya.
Terkait potensi konflik di beberapa titik rawan saat pemilu serentak, Brigjen Napiun menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan.
“Kita juga telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat dengan harapan peran masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang aman damai,” katanya.
Wakapolda Maluku juga menekankan terkait netralitas personel Polri di wilayah Maluku dalam pelaksanaan pemilu serentak nanti.
“” Setiap anggota polri tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan siapa yang melanggar akan diberikan tindakan tegas. Ingat, ketentuannya itu sudah ada pada undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ” Terangnya.
Kata dia, aturan itu sudah sangat jelas, dimana anggota Polri dilarang terlibat dalam politik praktis.
” Kami juga akan melakukan penarikan personel ke Polda Maluku bagi personel yang saudara atau keluarganya ikut caleg akan kita tarik ke Polda sebagai langkah pencegahan, karena bisa jadi tuntutan keluarga atau sebagainya bisa membuat yang bersangkutan tidak bisa netral dan berpihak,” Ungkapnya.
Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, meminta seluruh masyarakat untuk dapat ikut mewujudkan pemilu aman dan damai di wilayah Maluku.
“Kami sebagai penyelenggara sangat berharap dukungan dari seluruh masyarakat Maluku dan semua pihak untuk bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai, ” Pintanya.
Diakui, dengan pemilu yang aman dan damai dapat dijadikan alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa.
Kubangun berharap peran maksimal TNI dan Polri dalam mendukung proses pelaksanaan pemilu, yang dimulai dari proses distribusi surat suara hingga pada pengamanan TPS maupun semua kegiatan terkait lainnya.
“Saat ini kami bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan bersama di lapangan dengan baik dan itulah wujud sinergitas kita dan dalam pelaksanaan pemilu, kita sudah punya banyak pengalaman pada saat pemilu di masa lalu, ” Ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Ketua KPU Maluku mengakui persoalan pemilu adalah hajatan bersama, sehingga sangat diharqpkan peran semua elemen dalam mewujudkan pemilu yang damai di Maluku.
Senada dengan Wakapolda, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, mengaku pihaknya juga akan tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun.
“Kami TNI akan tetap netral dan kami selalu siap kapanpun dibutuhkan oleh rakyat, ” Tegasnya.
Kata Pangdam, Kodam XVI/Pattimura nantinya saat pelaksanaan pemilu akan menurunkan personel sebagai perbantuan sebanyak 1.800 personel.
“Ribuan personel TNI akan dikerahkan di wilayah hukum Polda Maluku dan Maluku Utara. Ini merupakan wujud sinergitas kami bersama Polda, KPU dan semua unsur terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2024, agar dapat berjalan aman dan lancar, ” Tegasnya.
Kata Pangdam, sejak awal menjabat di Maluku, dirinya sudah sampaikan kepada semua jajaran TNI harus netral.
” TNI netral adalah harga mati. Siapapun yang terpilih itulah hasil dari pemilu yang dilaksanakan,” jelasnya.
Pangdam berharap adanya pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
” Ini bukan saja menjadi tanggungjawab KPU bersama TNI Polri, namun semua unsur terkait, ” Pintanya.
Pangdam berharap, pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sangat penting, agar jangan sampai karena kepentingan politik segelintir orang atau kelompok lalu merusak semua tatanan adat dan budaya hidup orang basudara di tanah Maluku.
Mewakili Gubernur Maluku, Kepala Kesbangpol Linmas Pemprov Maluku Daniel Eduard Indey, meminta seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang aman dan damai di Maluku.
Ia juga meminta seluruh ASN di wilayah Maluku agar tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun saat pemilu nanti.
“Jadi aturannya sudah ada, olehnya itu kami sampaikan lagi agar ASN yang ada di wilayah Maluku harus netral dan tidak ikut terlibat dalam permainan politik karena nantinya akan ada tim khusus yang isinya adalah personel TNI Polri dan tim Cyber, tugasnya untuk memonitor dan apabila ditemukan maka sangsi disiplinnya sudah jelas,” tegasnya.
