Tual News – Warga masyarakat di Desa / Finua Tiflen, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual mempertanyakan hasil musyawarah pembangunan desa ( Musrengbangdes ) yang gagal dilaksanakan, akibat Finua Tiflen terpasang sasi adat Kei sejak bulan Februari 2023 hingga saat ini.
Pertanyaan warga kampung ini sangat mendasar, pasalnya atas inisiatif Camat Kur Selatan dan Penjabat Kepala Finua Tiflen yang awalnya melaksanakan Musrengbangdes di Desa Ohoitel, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak dapat dilaksanakan.
” Musrengbangdes Finua Tiflen yang berlangsung di Desa Ohoitel kami kasih gagal, karena ini bukan kampung Tiflen, ” Ungkap warga Tiflen, Sanwan Karu kepada tualnews.com, Selasa ( 8 /8/2023).
Kata Sanwan, pelaksanaan Musrengbangdes Finua Tiflen di Desa Ohoitel yang gagal, akhirnya Camat Kur Selatan menggandeng tiga Anggota TNI – Polri menuju Finua Tiflen dalam rangka pelaksanaan musrengbangdes, namun gagal dilaksanakan.
” Hingga saat ini tidak ada musrengbangdes Finua Tiflen, kemarin mereka mau laksanakan di Desa Ohoitel, kami kasih gagal, sebab disana bukan Desa Tiflen. Lalu Camat antar dua anggota polisi dan satu Anggota TNI kesana untuk musrengbangdes, tidak jadi dilaksanakan, disuruh pulang, sebab negeri ini masih Sasi, ” Ungkapnya.
Dia mengaku permasalahan ini sudah berulang kali dilaporkan kepada Walikota Tual dan Dinas PMD, namun tidak ada tanggapan.
” Camat, dan Dinas PMD tidak pernah tanggapi dan tidak ada tindaklanjut laporan masyarakat, bayangkan sampai kami buat surat keberatan kepada Walikota Tual, Wawali, Sekda dan polisi tidak ada respon, ” Kesalnya.
Sanwan menegaskan, karena tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah atas aspirasi dan laporan yang disampaikan, pihaknya tetap mempertahankan sasi adat kei itu berdiri di Finua Tiflen.
” Kami tetap berdiri tegak, karena ini menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Marga Karu, ” Tegas Sanwan Karu.
Patut diduga persoalan yang terjadi di Finua Tiflen, sesuai data yang diperoleh tualnews.com, karena sebab akibat dari intervensi satu partai politik besar di Kota Tual yang selalu mencampuri urusan adat dengan pemerintahan, terbukti penjabat Finua Tiflen yang diangkat berdasarkan SK Walikota Tual tidak melalui proses aturan peraturan daerah ( Perda ) Ohoi atau Finua Kota Tual.
Kepentingan politik pemilu legislatif 2024, akhirnya mengorbankan hak adat masyarakat.
