Tual News – Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut usai memimpin Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama Kadis Disperindag, Kadis Perhubungan, Kepala Pasar dan para pedagang di Kantor DPRD, Selasa ( 8 /8/2023) menegaskan ada beberapah hasil kesepakatan bersama, salah satunya diminta kepada semua pedagang untuk wajib melaksanakan actifitas perdagangan di pasar baru UN.
” Terkait keluhan warga soal trayek kendaraan umum yang belum masuk pasar baru, sesuai penjelasan Kadis Perhubungan, karena icin trayek sudah meliputi dua kab / kota sehingga icin tersebut belum bisa keluar, namun kami berharap harus ada kebijakan atau langkah cepat, ” Jelasnya.
Tentang keamanan pasar baru UN, Borut berharap Satpol PP harus memperkuat pengamanan pasar, karena terkait keselamatan para pedagang dan barang dagangannya.
” Karena keterbatasan anggaran, maka telah disepakati agar dalam perubahan APBD Kota Tual 2023, bisa akomodasi hal – hal prioritas untuk penanganan pasar baru UN, ” Terang Ketua DPRD Kota Tual.
Menyoal keluhan warga bukan hanya akses transportasi mobil penumpang yang belum masuk pasar baru UN, namun biaya harga ojek yang mahal untuk menjangkau pasar antara 10.000 – 20.000, Ketua DPRD Kota Tual membenarkan hal itu.
” Itu juga menjadi keluhan, karena tarif kendaraan motor ojek belum ada tarif batas atas, ” Ujarnya.
DPRD Kota Tual Akan Koordinasi Pemkot Soal Dana DID
Ketua DPRD Kota Tual mengaku, terkait keluahan para pedagang sejak pindah ke pasar baru UN, dagangan mereka sepi pembeli, sementara para pedagang terlilit utang pinjaman berbuga dari koperasi simpan pinjam, pihaknya akan melakukan rapat internal bersama Pemkot Tual untuk melakukan intervensi anggaran melalui dana insentif daerah bantuan pempus sebesar Rp 10 milyar.
” Informasi yang kami peroleh ada sebagian dana itu sudah terpakai atas prestasi Kota Tual mengendalikan inflasi daerah, tapi kami harap anggaran itu sebagian digunakan untuk membantu masyarakat, khususnya para pedagangdi pasar baru UN” Harap Borut.
