Langgur, Tual News – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku, Rabu ( 09 /8/2023) menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir jabatan Bupati Malra, Drs Hi. M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Malra, Ir.Petrus Beruatwarin M.Si, yang dikenal dengan akronim MTH PB.
DPRD Malra mengumumkan masa akhir jabatan Bupati dan Wabup Malra periode 2018 – 2023 pada tanggal 31 Oktober 2023 mendatang.
Sidang paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Minduchri Kudubun S.E berlangsung di Kantor DPRD Malra.
Bupati Malra, M.Thaher Hanubun dalam amanatnya mengaku evaluasi RPJMD Kabupaten Malra periode 2018 – 2023 hingga tahun 2022, mencapai 95, 05 persen dari lima misi yang dilaksanakan mampu mencapai angka rata – rata 80 persen.
” Dalam periode pembangunan 2018 – 2023, sudah ada capaian positif yang mampu diperoleh atas dukungan dan partisipasi pengawasan serta evaluasi pimpinan dan anggota DPRD Malra yang terhormat selaku mitra pemerintah daerah, ” Jelasnya.
Kata MTH, diakhir jabatan tahun 2023, pihaknya tetap menjaga momentum akselerasi antara lain, dalam hal pengusulan anggaran untuk intervensi tahun 2024, yakni DAK fisik yang sementara diperjuangkan di Pempus sebesar 497 milyar.
” Intervensi APBN melalui pelaksanaan pembangunan jalan nasional di Maluku, khusus oleh Kementerian PUPR untuk penanganan ruas jalan simpang trans Kei Besar, yaitu Ngurdu, Fako, Holat dan Ohoiraut sepanjang 19 KM dengan anggaran kurang lebih 134 milyar, ” Ungkap Hanubun.
Menurut Bupati Malra, capaian target pembangunan jalan trans Kei Besar, sesuai target RPJMN, ditetapkan mencapai 101,6 KM.
” Hingga tahun 2022, realisasi jalan trans Kei Besar 45,37 KM atau 45 persen, ” Ujarnya.
Dengan penganggaran tahun 2023 dan 2024, sepanjang 40, 67 KM, sehingga dipromosikan akhir tahun 2024, realisasi jalan trans pulau Kei Besar mencapai 86,4 persen atau sebesar 84, 68 persen.
” Termasuk realisasi pembangunan jembatan Holay yang dilaksanakan dalam tahun 2023, ” Pungkasnya.
Sementara kata Bupati Hanubun, penyediaan anggaran untuk mendukung proses dan pentahapan pemilu 2024.
” Ketika kami mulai menjabat, angka stunting Kabupaten Malra masih ada angka 30,01 persen. Atas kinerja baik, stunting mampu ditekan menjadi 16,98 persen pada akhir tahun 2022, ” Lapor Bupati Malra.
Sementara dalam hal pelayanan publik, Bupati MTH, menginformasikan kalau tanggal 3 Agustus 2023, KemenpanRB melalui putusan Nomor ; 546 tahun 2023 menetapkan alokasi formasi P3K Kabupaten Malra tahun 2024 sebanyak 998 formasi.
” Formasi ini terdiri dari, tenaga guru berjumlah 277 formasi, tenaga kesehatan berjumlah 520 formasi dan tenaga teknis sebanyak 184 formasi, ” Terangnya.
Hal ini kata Bupati memberikan peluang kepada para tenaga honorer yang mengabdi sudah cukup lama untuk diangkat menjadi ASN, melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
” Keberhasilan ini atas dukungan yang sangat besar dari semua pihak, termasuk dukungan aparat TNI – Polri, ” Ujarnya.
