Langgur, Tual News – Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapah butir rekomendasi dan catatan kepada pimpinan OPD Pemkab Malra pada rapat paripurna dalam rangka persetujuan LKPJ Bupati Malra tahun anggaran 2022, Rabu ( 26 /7/2023), meminta OPD mitra terkait yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah agar segera menyampaikan besaran anggaran dan realisasi pinjaman Pemkab Malra di PT. Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ).
” Sehubungan dengan PAD dan dana silva tahun 2022, serta pinjaman SMI agar segera disampaikan besaran anggaran dan rincian realisasi, ” Tegas Sekretaris DPRD Malra, Bernadus Rettob, dalam membacakan laporan Banggar.
Selain pinjaman SMI, Banggar DPRD Malra juga dalam catatan kritis meminta pihak manajemen RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk menyampaikan penggunaan dan realisasi anggaran tahun 2022.
Selain itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja juga mendapat sorotan DPRD Malra, karena realisasi anggaran OPD itu tidak maksimal.
” Realisasi anggaran tidak maksimal harus diperhatikan, terutama aitem belanja pegawai, sebab terdapat sisa anggaran yang tidak terserap, ” Sorot Rettob dalam membacakan laporan Banggar DPRD.
Untuk BKSDM, kata dia anggaran disetujui dengan catatan, hak pensiun ASN aktif masih terdapat hambatan administrasi atau data pendukung untuk para pensiun menerima hak pensiun.
” Bagi Inspektorat Daerah, ASN auditor perlu penambahan, berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat, ” Pintanya.
DPRD Malra berharap, perlu adanya pendampingan OPD dan aparat penegak hukum agar penggunaan dana desa ( DD ) atau dana Ohoi, dan BUMO benar – benar digunakan untuk pembangunan dan kesejatraan masyarakat desa.
Pada kesempatan ini Sekwan DPRD Malra dalam membacakan laporan Banggar DPRD juga menyoroti gedung Pesparawi Kabupaten Malra yang belum diserahkan kepada lembaga pesparawi, karena terkendala persoalan lahan harus segera diselesaikan.
” Termasuk pembangunan RS Pratama Elat Kei Besar yang sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap masalah lahan, ” Sorotnya.
Sebelumnya Sekwan DPRD Malra merinci agenda pembahasan dan persetujuan LKPJ APBD 2022 yakni ;
1. Rapat paripurna mendengar penjelasan Bupati Malra tentang pertanggungjawaban APBD 2022 tanggal 14 Juli 2023
2. Pembahasan oleh komisi bersama OPD mitra dilaksanakan dari tanggal 17 – 20 Juli 2023
3. Rapat Banggar bersama TAPD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malra tahun 2022 dilaksanakan tanggal 21, 24 dan 25 Juli 2023.
4. Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap LKPJ Bupati Malra tahun 2022, tanggal 26 Juli 2023.
