Tual News – Pemerintah Kota Tual, selasa ( 21 /3/2023), pukul 11.00 WIT mengikuti webinar persiapan menghadapi pemilu serentak tahun 2024, dengan Tema “Membangun Sistem Relaksasi dan Sistem Pendinginan Politik 2023 dan 2024 yang Aman, Sejuk dan Damai”
Webinar secara virtual yang berlangsung di Aula Kantor Walikota Tual, turut dihadiri Walikota Tual yang diwakili Staf Ahli Bidang pembangunan dan ekonomi, Daniel Far Far, SE, M.Si, Ketua MUI Kota Tual, Ahmad Kabalmay S.Pd, Pasintel Lanal Tual, Mayor Laut (P) Slamet, Pasiter Kodim 1503/Tual, Kapten Inf Richard Sapuri, Kaban Kesbangpol Tual, M Zein Nuhuyanan M.Si, Kasipidum Kejari Tual, Sesca Taberima, S.H., M.H, Kabid Wasnas & Intelelijen Kesbangpol Tual, Salim N, S.H, Ketua KPU Kota Tual, Ibrahim Faqih bersama Para Pimpinan dan Pengurus Partai Politik Kota Tual.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam sambutanya yang dibacakan Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, mengatakan pelaksanaan webinar bertujuan melancarkan jalannya pelaksanaan pemilu 2024.
” Mari sama-sama kita samakan persepsi agar pemilu 2024 dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan, ” Pintahnya.
Dirjen berharap komunikasi menjadi aspek penting dalam menghadapi pemilu tahun 2024.
” Komunikasi jadi sesuatu hal penting untuk kita saling berbagi informasi dan menyamakan persepsi serta meningkatkan frekuensi dalam pelaksanaan pemilu 2024, agar dapat berjalan dengan baik, ” Harapnya.
Hasil Kesimpulan Webinar tersebut yakni :
1) Strategi KPU menciptakan situasi politik aman dan harmonis dalam demokrasi elektoral meliputi, performance, service , dan comunication. Ketiga strategis tersebut digabungkan melahirkan trust yakni mendapatkan kepercayaan publik.
2) Komunikasi politik dan publik bertujuan menginformasikan atau mempengaruhi perilaku khalayak luas dalam waktu tertentu dengan menggunakan serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dan menampilkan pesan yang di mediasi dalam berbagai saluran umum, untuk menghasilkan manfaat non komersial bagi individu dan masyarakat .
Untuk itu sumberdaya manusia harus di maksimalkan, modal kepercayaan, basis informasi dan memfalidasi informasi harus tepat sasaran.
3) Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini setiap potensi dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilu. Koordinasi dalam menyiapkan dan menyiagakan personil maupun alutsista TNI, guna mensukseskan pesta Demokrasi 2024 serta menjunjung tinggi netralitas TNI dengan menyatukan kordinasi baik itu informasi dan lainnya, sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi terstruktur secara baik .
4) Isu isu yang menjadi tantangan kedepan seperti isu strategis, polaritasi dan Isu hoax, harus diwaspadai, terutama pelanggaran tindak pidana korupsi , pemalusan identitas WNA yang mendiami Kota Bali perlu dilakukan pembekalalan secara luas .
5) Dengan adanya beberapa wilayah yang saat ini telah dibentuk pemerintah, khususnya wilayah Papua yang dimekarkan menjadi 4 daerah otonom baru , di situ memberikan gambaran terkait keikutsertaan empat provinsi baru dalam Pemilu 2024, sehingga ini akan memunculkan potensi-potensi, untuk itu semua pihak harus bersama mengambil langkah pencegahan.
6) Strategi badan intelijen negara dalam menghadapi suhu politik 2023 dan 2024 yaitu terus melakukan upaya-upaya penggalangan dan peningkatan penggalangan, serta pelaksanaan fungsi penggalangan,karena dinamika Nasional mulai memanas dengan pergerakan para relawan, keterlibatan kelompok-kelompok di luar partai politik yang radikal serta kelompok intoleran lainnya dan perang Cyber .
Dalam webinar tersebut, turut menyampaikan materi yakni Perwakilan KPU RI, Dr. H Idham Holik,
Kemendagri, Dr. Gun Gun Heryanto,. M.Si, Dir A BAIS TNI, Paban Utama Dir BAIS TNI, Kolonel Inf Zeni Djunaidi S.Sos, MSi, Dir ideologi politik Hankam Kejaksaan Agung, Jacop Hendrik P., SH., MH, Baintelkam Polri Dir politik Badan Intelijen, Brigjen Pol Yudha Gustawan, S.I.K., S.H., M.H, Agen Madya Deputi 2 BIN, Dr. Tarwo Kusnarno SE., M.Si,dan Tenaga ahli DKPP RI, Dr. Radian Syam, SH. M.
