Tual News – Warga Desa di wilayah kepulauan, tepatnya Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, Provinsi Maluku benar – benar belum menikmati arti dan makna kemerdekaan, terbukti hingga saat ini masyarakat setempat terus termakan janji manis Pemerintah untuk memperoleh penerangan listrik.
Berdasarkan hasil invesitigasi tualnews.com di pulau Tayando Kota Tual, kantor dan jaringan listrik PLTD yang dibangun PT. PLN Maluku mangkrak dan belum dapat dimanfaatkan.
PLTD Tayando Langgiar sejak di resmikan tahun 2021, tak difungsikan alhasil bangunan dan jaringan listrik itu tidak terurus dan ditambah rumput.
Untuk diketahui Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends memastikan sebanyak 97 PLTD mangkrak di wilayah Maluku – Maluku Utara, sehingga harus dituntaskan di tahun 2022, salah satunya PLTD di Desa Tayando Langgiar.
Hal ini disampaikan Barends, usai Rapat Kerja Komisi VII Bersama Menteri ESDM, Arifin Taslim dan seluruh jajaran, PT. PLN Persero, PT Pertamina, SKK Migas, dan BPH Migas di Jakarta, rabu (13/4/2022) lalu.
“Sudah bertahun-tahun kami tunggu untuk direalisasikan, tapi mana?, tahun lalu juga sama, tapi sampai sekarang belum juga,” Sorot warga setempat Rahmat Rahayaan kepada tualnews.com, Senin (16/1/2023).
Rahayaan kecewa karena PLTD Tayando Langgiar yang direncanakan menjadi penyalur listrik bagi desa yakni Tayando Ohoiel, Tayando Yamru, dan Tayando Langgir hingga saat ini hanya isapan jempol belaka.
” Kami kecewa dengan sikap Pemerintah, warga sudah senang dengan kehadiran PLTD, untuk nikmati listrik faktanya warga beli mesin gengset listrik sendiri, ” Kesalnya.
Dikatakan, saat ini warga Pulau Tayando menggunakan penerangan seadanya, yang diperoleh dari tenaga surya, program dana desa.
” Selama ini warga masih pakai penerangan lampu pelita untuk rumah tangga apa adanya, sedangkan listrik tenaga surya dari desa baru masuk 2021,” Terang Rahayaan.
Dia berharap Pemerintah tak lagi memberikan janji manis yang tidak pasti bagi masyarakat, harus mengoperasikan PLTD Tayando Langgiar yang dibangun dengan anggaran negara milyaran rupiah.
” Percuma program unggulan Pemerintah Provinsi Maluku, yakni penerangan listrik masuk desa. Jangan cuma bangun PLTD habiskan uang negara, lalu dibiarkan terlantar dan tidak dimanfaatkan untuk melayani rakyat, ” Sorotnya.
( Pewarta : Risman Serang )
