Tual News – Nasib 2.850 tenaga honorer di Kota Tual, Provinsi Maluku saat ini sedang dibahas DPRD Kota Tual bersama Pemkot Tual yang diwakili Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kota Tual dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama, senin ( 15/8/2022).
Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin ;Borut, S.E ketika dikonfirmasi Media Tual News membenarkan hal ini.
” Benar, hari ini kami gelar RDP bersama BKD Kota Tual untuk membahas nasib 2.850 tenaga honorer Kota Tual yang dirumahkan, berdasarkan surat Menpan RI dan menindaklanjuti surat Sekda Kota Tual, ” Ungkapnya.
Borut mengaku dalam RDP yang sudah digelar DPRD Kota Tual sebanyak dua kali itu, hanya dihadiri beberapah Anggota DPRD Kota Tual.
” Dalam RDP bersama BKD, kami akan keluarkan beberapah rekomendasi untuk diperjuangkan bersama Pemkot Tual ke Pempus soal nasib para tenaga honorer Kota Tual, ” Jelasnya.
Ketua DPRD Kota Tual menegaskan para tenaga honorer non ASN harus mendapat perhatian, sebab ada sejumlah tenaga honorer yang sudah mengabdi di Pemkot Tual sejak Kota Tual mekar dari Kabupaten induk Maluku Tenggara tahun 2007.
” Kami akan perjuangkan ke Pempus, sebab Kota Tual sebagai daerah kepulauan sangat membutuhkan tenaga honorer, bayangkan ada tenaga honorer yang sudah bekerja sejak tahun 2007, ” Ujarnya.
Borut menghimbau para tenaga honorer untuk bersabar, karena sebagai wakil rakyat bersama Pemkot Tual akan tetap berkoordinasi untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer kepada Pempus untuk diperhatikan sesuai aturan.
Sementara itu pantauan media ini, dalam RDP DPRD Kota Tual bersama BKD, hanya dihadiri Ketua DPRD Kota Tual bersama beberapah wakil rakyat dari Fraksi PKS dan Fraksi Tual Bangkit.
Sedangkan dua pimpinan dewan lainya yakni Ali Mardana, S.E ( Nasdem ) dan Fitria Notanubun ( PDI – Perjuangan ) bersama sejumlah Anggota DPRD Kota Tual dari Fraksi Indonesia Maju ( FIM ) tidak hadir dalam rapat bersama tersebut.
( Pewarta : Oce Leisubun )
