Tual News – KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV menggelar rapat koordinasi pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat. Kalimantan, 22 Juni 2022.
Berdasarkan Rilis Media KPK, menyebutkan rakor tersebut membahas sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di Kalimantan Timur.
KPK & Kemendagri Himbau Kepala Daerah Hindari Korupsi
KPK mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutai Barat.
Selama sepekan sejak senin hingga jumat, 20-24 Juni 2022, KPK menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Kaltim.
Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Politisi Hanura Minta KPK Hentikan Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Mimika
KPK memandang pengelolaan asset BMD sebagai upaya penting pencegahan korupsi.
“ BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik & diadministrasikan dengan tertib, agar selanjutnya dapat dikelola & dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah, “ Tegas KPK .
Wakil Ketua KPK : Keluarga Harus Tanamkan Nilai Antikorupsi
Menurut KPK, pengelolaan aset daerah yang baik juga akan menghindarkan terjadinya potensi kerugian keuangan negara atau daerah yang disebabkan karena aset dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, sehingga hilang potensi pendapatan bagi daerah.
KPK merinci beberapa asset/ infrastruktur yang mangkrak yaitu Jalan Bung Karno terletak di Desa Juaq Asa yang memiliki panjang 12 km, membelah bukit Mencelew & memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok.
“ Data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 Miliar, “ Sebutnya.
Selain itu proyek mangkrak juga ditemukan KPK di Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat.
KPK Ajak GMKI Cegah Korupsi di Kalangan Pemuda
Proyek ini dikerjakan pada 2009-2011, dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 & telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 Miliar.
“ Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat, proyek jembatan sepanjang 1.040 m itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 km dari arah Samarinda- Kutai Barat dan sebaliknya. Proyek mulai dikerjakan sejak 2012 & telah menyerap anggaran lebih dari Rp300 Miliar, “ Beber KPK.
Selain itu kata KPK, proyek pembangunan Gedung Christian Centre, di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok. Dibangun sejak 2012 & menelan anggaran Rp50,7 Miliar. Saat ini Kristen Center tidak dimanfaatkan, termasuk aset tanah Pemkab Kutai Kertanegara seluas 27 hektar yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit diokupasi oleh pihak ketiga.
( KPK – Media Tual News )
