Tual News – Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejatera ( PKS ) Provinsi Maluku, Abdul Gani Lestaluhu, saat membuka Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) PKS Kota Tual, sabtu ( 12/3/2022 ), menegaskan semua pengurus dan kader PKS harus bekerja ekstra untuk memenangkan PKS pada pemilu legislatif 2024, jika tidak PKS harus segera mengganti nama menjadi Lembaga Keadilan.
“ kalau pemilu 2024, perolehan kursi PKS tak signifikan, maka lebih baik katong ganti partai ini jua, bukan nama partai politik, tapi Lembaga Keadilan Sejahtera, “ Tandas Sekretaris PKS Maluku, Abdul Gani Lestaluhu dalam amanatnya.
Dirinya mengingatkan semua pengurus dan kader PKS sebagai pekerja sosial politik, harus mampu meningkatkan kapasitas dan integritas dalam pencapaian target perolehan kursi PKS di parleman.
“ jangan atur uang sana – sini, lalu orang angkat jempol, pak Alan, Ibu Ica, Pak Mad, pak Acan dll itu hebat, namun di pileg 2024, mereka tidak menjatuhkan pilihan politik kepada PKS, “ sindir Lestaluhu.
Kata dia, rakerda tersebut dilaksanakan dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi progranm kerja.
“ Munas, rakernas dan rakerda PKS adalah sinkronisasi program kerja. Bapak / Ibu di DPD PKS Kota Tual dan kab/ kota lainya tidak usah berpikir macam-macam, sebab sistem program kerja kita sifatnya top down, “ jelasnya.
Dikatakan yang harus diperhatikan dalam rakerda PKS adalah penetapan angka – angka, yang relevansinya terhadap capaian kinerja DPD PKS yakni elektoral partai.
Menurut Sekretaris PKS Maluku, tema rakerda PKS yakni “ semangat transformasi dan Kolaborasi adalah semangat yang ditetapkan DPP PKS, kemudian diturunkan ke DPW hingga DPD PKS kab/ kota.
“ transformasi dan perubahan politik adalah keniscayaan, maka bagi PKS kalau tidak mengkondisikan diri sebagai partai transformasi yang menyesuaikan diri dengan perubahan politik, maka kita akan tinggal jau, “ katanya.
Lestaluhu mengaku tema rakerda yang ditetapkan DPP PKS untuk mewujudkan perpolitikan moderen.
“ maka jangan kita bangga kalau PKS adalah partai moderen, terbuka, dan siap ambil peran pemerintahan serta negara, namun jika kita tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan transformasi, maka sama saja. Partai harus dikelolah secara moderen, jangan dikelolah dengan kultural, dan tradisional, “ pintahnya.
Diakui PKS tetap mendorong pembentukan provinsi Maluku Tenggara Raya, untuk mengatasi rentang kendali dan kesejatraan masyarakat.
( TN -02 )
