Tual News – Bupati Maluku Tenggara, Hi. Mohamad Thaher Hanubun, dalam amanatnya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah ( Rakerda ) Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Kabupaten Maluku Tenggara, minggu ( 13/3/2022 ), di Kimson Centre, mengakui masih memiliki hutang di DPD PKS Kabupaten Malra.
“ dari warna yang ada didalam ruangan Kimson Centre sudah tunjukan tanda – tanda, insya Allah…Saya memang punya hutang buat PKS yang sampai hari ini belum terbayar sampai sekarang “ ujar Bupati Hanubun.
Bupati Malra mengaku, dirinya merasa bersalah, karena semua partai yang memberikan dukungan untuk pencalonan Bupati Malra tahun 2018, PKS yang didatangi langsung ke rumah beberapah Tokoh besar PKS di Jakarta, termasuk Ketua DPW PKS Provinsi Maluku.
“ Bapak Abdul Asis antarkan saya, akan tetapi belum terbayarkan. Apa yang saya usahakan sudah maksimal, tapi faktanya tidak berhasil. Makanya, didalam rekerda ini harus ikrarkan tekad seperti apa yang disampaikan Sekretaris DPW PKS Maluku, “ pintah Hanubun.
Hanubun berharap kepada semua kader PKS untuk harus membangun strategi jitu, karena dengan segenap hati dan berbagai cara akan siap membantu PKS di Pileg 2024.
“ jangan kita terlalu cepat memberitakan sesuatu yang tak pasti, kalau suka dan tidak suka mari, kita bicarakan, jangan lagi lewat media sosial Faceebok dll, yang akhirnya Bupati Hanubun berseberangan dengan PKS. Mohon maaf, saya kerja selama kurang lebih tiga tahun, konsolidasi berjalan baik, “ terangnya.
Dikatakan, masyarakat dibawah mendengar dan rasakan apa yang dirinya kerjakan, sesuai tema rakerda PKS “ semangat transformasi dan koloborasi “ dan PKS sebagai pelayan rakyat.
“ ini yang saya lakukan saat ini, ada orang dapat musiba, contoh Ibu – Ibu Ohoi Letman datang ke saya soal rumah rusak, padahal ada kader PKS dari Letman, tapi tidak pernah buat laporan masuk ke saya. Itu yang saya minta, agar platform PKS sebagai pelayan rakyat tetap ada di hati masyarakat, “ urai Hanubun.
Kata dia, kalau hal ini dilakukan kader PKS, maka akan terjawab PKS pelayan rakyat, Bupati Malra, Thaher Hanubun pelayan rakyat dan tetap ada di hati masyarakat.
Bupati Malra pada saat itu menyampaikan kalau ada sebelas kecamatan di Kabupaten Malra, namun masih ada tiga kecamatan dengan angka prosentase kemiskinan tinggi yaitu Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat dan Kei Kecil Barat.
“ jadi apa yang disampaikan Sekretaris DPW PKS Maluku, jangan kita angkat rumah baru lagi, rumah yang sudah bagus ini mari katong rawat dia bagus – bagus. Kita harus buat langkah – langkah cerdas, untuk jalan bersama-sama, “ tandasnya.
Kata Hanubun, saat melamar di PKS sebagai Calon Bupati Malra 2018, tidak ada mahar dari Partai KeadilanSejahtera.
“ saya mohon maaf tidak pernah keluarkan uang besar untuk beli rekomendasi dari PKS. Sekarang bagaimana cara membayar, saya akan usahakan maksimal, pak adam mengetahui tahun 2019 usaha itu sudah berjalan minimal dua kursi PKS, tapi ada mis komunikasi sedikit, “ kata Bupati Malra.
Untuk itu Bupati Malra berharap, PKS jangan melihat kebelakang, tapi harus menatap ke depan.
“ PKS adalah partai terbuka, bukan sebagai partai Islam, olehnya itu pileg 2024, PKS harus membuka diri kepada caleg legislatif dari Katolik dan Protestan. Jadi kepada Ketua DPD dan DPW PKS kasih saya satu orang caleg dari Kristen, agar saya buktikan bahwa dia harus jadi Anggota DPRD, “ harap Bupati Malra, M. Thaher Hanubun.
( TN -02 )
