Tual News – Pimpinan DPRD Kota Tual, masing – masing Ketua DPRD, Hasan Syarifudin Borut, S.E, bersama dua wakil ketua, Ali Mardana, SE dan Fitri Rahmi A. Rahman Notanubun, S.E, menerima aspirasi Aliansi Pemuda Dullah Laut, Kota Tual ditengah coretan dinding depan Kantor DPRD Kota Tual, senin ( 03/01/2022 ).
Berdasarkan pantauan tualnews.com, Korlap aksi, Yasir Nuhuyanan, bersama sejumlah pemuda Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual mendatangi Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait laporan masyarakat tentang penyelewengan Dana Desa ( DD ) Dullah Laut, tahun anggaran 2016 – 2019.
Dalam aksi didepan Kantor DPRD Kota Tual, tidak ada wakil rakyat yang datang menemui mereka, sehingga akhirnya mereka mencoret lantai dan dinding kantor DPRD, dengan tulisan, kantor kosong dan kantor ini dijual.
Pimpinan DPRD Kota Tual yang sedang melaksanakan rapat internal, harus keluar menerima aspirasi yang akan disampaikan.
Dalam surat pernyataan sikap yang dibacakan, kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kota Tual, Hasan Syarifudin Borut, SE untuk ditanda tangani diatas meterai enam ribu, namun Ketua DPRD tidak ingin menandatangani, karena tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan.
“ saya atas nama Anggota DPRD Kota Tual minta maaf, sebab kami tidak mengetahui aksi yang dilakukan dan tidak ada tembusan surat pemberitahuan terkait aksi demo tersebut, “ ungkapnya.
Soal surat pernyataan sikap aliansi Pemuda Dullah Laut yang diserahkan untuk ditandatangani, Ketua DPRD Kota Tual menolak menandatangani, karena tidak ada data pendukung, terkait dugaan penyimpangan DD Dullah Laut.
“ harus ada dokumen pendukung, saya khawatir setelah saya tanda tangani, pasti kami dibuli, sebab tidak ada data- data pendukung penyelewengan anggaran DD Dullah Laut, “ jelas Borut.
Ketua DPRD Kota Tual menerima surat pernyataan sikap tersebut, dan meminta agar dokumen pendukung lainya terkait penyimpangan DD Dullah Laut yang melibatkan oknum siapa saja di Desa Dullah Laut bisa diserahkan, dan dirinya akan menandatangani untuk disampaikan kepada Kejaksaan.
“ aspirasi ini kami tampung, dan akan ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Pemkot Tual, “ tegasnya.
Kata dia, DPRD memiliki fungsi pengawasan, sehingga kalau ada penyimpangan anggaran DD, asprasi warga bisa langsung disampaikan kepada dua perwakilan wakil rakyat asal Dullah Laut. ( TN )
