Tual News – Asisten Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI, Ikram Sangadji, menegaskan kunjungan Menko Marves, Luhut B. Panjaitan, bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, rabu ( 06/9/2021 ) membawah angin segar bagi masyarakat kedua daerah ini.
“ Bapak Menko Marves sangat senang hadir bersama masyarakat di Malra dan Kota Tual, sebab Kota Tual akan dijadikan pusat ekspor – impor ikan, sedangkan Kabupaten Malra sebagai pusat pengembangan budidaya rumput laut terintegrasi dari hulu hingga hilir, “ ungkap Sangadji dalam Konferensi Pers, di Villia Hotel rabu malam.
Koordinator Kunker Menko Marves bersama dua Menteri lainya di bumi Larvul Ngabal, itu mengaku kedatangan Menko Marves dan rombongan dalam rangka ekspor perdana ikan, untuk menunjang Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional ( LIN ) dan melihat secara dekat sarana serta prasarana infrastruktur penunjang.
“ saya sering berdiskusi dengan teman – teman akademisi di Jakarta, apa gunanya laut yang begitu luas, indah dan bersih, didalamnya terdapat potensi SDA yang besar, tidak dimanfaatkan untuk kesejatraan masyarakat. Bapak Menko Marves tekankan dalam kunjungan ini, adalah melihat secara dekat kesiapan infrastruktur dan permasalahan pengolahan perikanan di Maluku, “ Jelasnya.
Sangadji minta semua stakholder untuk bergerak bersama, membangun emas biru di Maluku untuk kesejatraan masyarakat.
“ tadi sudah disampaikan, potensi rumput laut di Malra dan Kota Tual sangat besar, namun masih banyak masalah, sehingga kembali ke Jakarta, kami akan berkoordinasi dengan Kementrian terkait untuk mendorong apa yang jadi komitmen pemerintah, “ tandasnya.
Sementara di bidang perikanan tangkap, Kata Sangadji, Kabupaten Malra dan Kota Tual berada di tiga wilayah pengelolaan perikanan ( WPP ).
“ ada WPP 718, 715, dan 714. Bayangkan tiga WPP ini kalau dihitung dari estimasi potensi, empat juta sekian. Coba lihat di Bali tidak ada potensi, tapi sangat bagus mereka kemas, “ ujarnya.
Kata dia, Menko Marves akan mencoba untuk pengembangan tiga WPP tersebut dari hulu hingga hilir terintegrasi, sehingga berdampak ekonomi bagi masyarakat, terutama membuka lapangan pekerjaan.
“ teman – teman lihat selama tujuh tahun tidak ada actifitas di PT. SIS, padahal investasi sangat besar, termasuk PPN Dumar tidak bergerak, sebab tidak ada actifitas kapal penangkapan, “ terang Sangadji.
Dikatakan, pihaknya tetap mendorong perikanan tangkap di tiga WPP tersebut, untuk berkelanjutan secara ekonomi, ekologi, dan sosial, terutama membuka lapangan kerja.
“ saya pernah hitung berapah serapan jumlah tenaga kerja dalam mendorong Provinsi Maluku sebagai LIN, yakni total kesempatan kerja, sesuai data stastitik di Maluku 44.015 tenaga kerja, “ kata Sangadji.
Dirinya berharap dukungan semua pihak, dalam mendorong LIN di Provinsi Maluku, dengan menjadikan Kabupaten Malra dan Kota Tual, sebagai basis perikanan tangkap terintegrasi.
“ bayangkan saja, saat ini di Manado, pesawat dari bandara Sam Ratulangi ke Negeri Sakura Jepang, muat jeruk nipis, dan ikan tuna. Disini tadi Menteri Perhubungan sudah berjanji kembangkan bandara Karel Sadsuitubun Langgur, sebagai potensi ekspor maluku, “ urai Sangadji.
Maluku Produsen Rumput Laut Keenam Indonesia
Asisten Deputi Kemenko Marves bidang Budidaya, Rahmat, menjelaskan Provinsi Maluku sebagai kontributor enam produsen rumput laut di Indonesia, dalam rangka menunjang program LIN.
“ Maluku kontributor enam penyumbang rumput laut terbesar, setelah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan, “ jelasnya.
Kata Rahmat, Kemenko Marves menjadikan Kabupaten Malra sebagai pusat pengembangan budidaya rumput laut, karena potensi perairan yang luas dan sudah ada tim percepatan pembangunan daerah.
“ sesuai arahan Bapak Menko Marves, Malra akan dikembangkan rumput laut terintegrasi dari hulu hingga hilir, artinya dari budidaya sampai pengolahan, “ ujarnya.
Kata dia, dengan adanya pengembangan budidaya rumput laut terintegrasi, diharapkan kesejatraan masyarakat akan meningkat.
“ jadi hasil produksi rumput laut dari kepulauan tanimbar, semuanya diolah di industri rumput laut Kabupaten Malra, sehingga tidak lagi dibawah ke Jawa Timur, “ terang Asisten Deputi Budidaya.
Menurut Rahmat, masyarakat wajib membentuk koperasi budidaya, dalam bentuk korporasi pembudidaya, agar semua bergerak secara bersama – sama, agar nanti bekerja sama dengan industri untuk pemasaran.
Kata dia saat ini ada dua lokasi budidaya rumput laut di Kabupaten Malra yang akan dikembangkan Kemenko Marves. ( TN )
