Tual News – Ratusan warga Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, Propinsi Maluku, kamis ( 30/09/2021 ), menggelar aksi demonstrasi di DPRD Kota Ambon dan DPRD Propinsi Maluku.
Aksi warga dari Dusun Wailawa dan Kampung Pisang, Negeri Tawiri itu menuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat di kota seribu pulau, atas dua surat masuk dari masyarakat sejak bulan juni dan agustus 2021, terkait persoalan tanah yang diklaim pangkalan TNI – AU Lanud Pattimura, sebagai pemilik dan belum ditindaklanjuti Komisi I DPRD Kota Ambon dan DPRD Propinsi Maluku.
“ kami datang tuntut pertanggungjawaban para wakil rakyat, sebab hingga rabu malam ( 29/09/2021 ), kami masih diintimidasi TNI- AU, ini sangat luar biasa bapak / ibu wakil rakyat, “ seru perwakilan warga, Hari Latulola, didepan Kantor DPRD Maluku.
Menurut Latulola, bertahun – tahun masyarakat sudah tinggal dan menempati lahan tersebut, namun hanya atas dasar sertifikat hak pakai tahun 2010, TNI – AU Lanud Pattimura, merampas hak masyarakat.
Warga Kampis & Wailawa Blokade Jalan Utama Bandara Pattimura
“ sertifikat hak pakai TNI – AU Lanud Pattimura tahun 2010, tidak pernah diukur bapak / ibu wakil rakyat, tiba – tiba sertifikat akang keluar. Ini luar biasa, baru pernah terjadi di Indonesia, ada sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) , tapi tidak pernah diukur, “ sesalnya.
Staf Desa Negeri Tawiri itu mengaku, sebelum BPN Kota Ambon menerbitkan sertifikat hak pakai kepada TNI – AU tahun 2010, diatas tanah itu sudah ada sertifikat hak milik masyarakat yang diterbitkan BPN tahun sebelumnya, termasuk sertifikat hak pakai SD Negeri 2 Tawiri, Pemkot Ambon, di Dusun Kampung Pisang.
“ ini intimidasi pertama yang dilakukan TNI – AU Lanud Pattimura Ambon kepada masyarakat. Kami ini warga mana ?, kami masyarakat kota Ambon, propinsi Maluku yang tinggal di NKRI, “ tandas Hari Latulola.
Psikologi Warga Terganggu Dengan Surat TNI AU Pattimura
Dia minta DPRD Maluku untuk menerima aspirasi warga Desa Tawiri yang pertama kali datang di gedung wakil rakyat, sebab kalau aspirasi masyarakat tidak didengar dan ditindaklanjuti, maka warga siap tutup jalan menuju Bandara Pattimura Ambon.
“ jika sapirasi kami tidak didengar, kami masyarakat akan duduk dan menutup akses jalan utama bandara pattimura ambon, “ ancam Latulola.
Dirinya mengungkapkan, kalau diatas tanah yang ditempati masyarakat, ada dana aspirasi Anggota DPRD Provinsi Maluku dari partai Gerindra, Nasdem dl juga dilarang TN – AU Lanud Pattimura, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan.
“ bayangkan dana aspirasi Anggota DPRD Maluku untuk bangun jalan setapak, dihentikan pekerjaan oleh TNI – AU, termasuk kios – kios warga sepanjang jalan disegel, “kata Latulola.
Sikapi Surat Lanud Pattimura, Puluhan Warga Kampis Datangi Desa Tawiri
Mendengar aksi demo warga Desa Tawiri, Wakil Ketua DPRD Propinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, didampingi salah Anggota DPRD Maluku menerima aksi warga masyarakat tersebut.
“ saya akan segera tindaklanjuti aspirasi bapak / ibu kepada Komisi I DPRD Maluku, “ tandas Politisi Gerindra tersebut.
Kata Sairdekut, para wakil rakyat dari Komisi I DPRD Maluku sedang berada diluar daerah, sehingga para koordinator aksi agar memberikan nomor kontak kepada sekretariat dewan, sehingga rapat dengar pendapat ( RDP ) bersama TNI – AU Lanud Pattimura, BPN, dan pihak terkait, undangan pertemuan akan diberikan.
Aspirasi Warga Diterima DPRD Kota Ambon
Sebelumnya sekitar pukul 11. 30 WIT, ratusan warga Negeri Tawiri tiba di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kota Ambon.
Warga membawah spanduk dan pamflet yang bertuliskan, jangan rampas hak kami, lindungi hak ulayat kami, kami butuh perlindungan dari pemerintah dan Jokowi kami butuh ketenangan.
Warga mengaku diintimidasi oknum TNI – AU, dengan memanfaatkan beberapah purnawirawan, mendatangi rumah – rumah penduduk di Dusun Kampung Pisang dan Wailawa, membawah surat pernyataan, diatas meterai sepuluh ribu, meminta tanda tangan.
Tanah Bekas Eigendom Verponding 1337 Jatuh Jadi Tanah Negara
“ kami 250 Kepala Keluarga ( KK ) yang tinggal di Dusun Kampung Pisang dan Wailawa, diintimidasi oknum TNI – AU, yang datangi rumah penduduk bawah surat pernyataan, bermeterai sepuluh ribu minta tanda tangan, “ lapor warga saat ditemui Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Hary Far – Far, didampingi dua wakil rakyat lainya, Lucky Nikijiluw dan Ari Sahertian, di Kantor DPRD Kota Ambon.
Far – Far, menjamin akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut kepada Pimpinan DPRD Kota Ambon dan Komisi I DPRD, sebab ini masalah yang sangat krusial.
“ Kami akan segera tindaklanjut aspirasi ini, kok bisa aparat TNI – AU sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bisa melakukan intimidasi seperti itu. Era sekarang tidak lagi dibenarkan cara seperti itu, “ sesal Anggota DPRD Kota Ambon.
TNI – AD Bersama Islam Kristen Ambon Bangun Gereja Katolik Paroki Laha
Aksi warga Desa Tawiri, kemudian dilanjutkan di Kantor Badan Pertanahan ( BPN ) Kota Ambon. Warga diterima Kepala BPN Kota Ambon, Lucki Sohuat didepan kantor.
BPN Kota Ambon Akan Turun Ukur Batas Negeri
Kepala BPN Kota Ambon, menegaskan terkait aspirasi warga masyarakat tersebut, pihaknya akan segera turun di Negeri Tawiri, untuk melihat sekaligus mengukur batas – batas Negeri, bersama TNI – AU Lanud Pattimura Ambon.
“ dalam waktu dekat, kami akan seger turun lapangan, “ kata Kepala BPN Kota Ambon.
Hingga saat ini situasi kamtibmas di Negeri Tawiri, masih tetap aman dan terkendali. ( TN )
