Tual News – Puluhan Kepala Desa / Ohoi, bersama sekretaris dan bendahara, pada delapan belas desa di Kecamatan Kei – Kecil Timur ( KKT ), Kabupaten Maluku Tenggara, saat ini sudah berada di ibu kota Jakarta, dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yakni study banding.
Pantauan tualnews.com, di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, senin ( 20/09/2021 ), keberangkatan puluhan kades bersama perangkat desa itu menggunakan maskapai penerbangan Wings Air dan Sriwijaya Air.
<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8624388437090109″
crossorigin=”anonymous”></script>
Pelaksanaan study banding di Jakarta dan Bogor selama tiga hari, dipimpin langsung Camat Kei Kecil Timur ( KKT ), Abas Apolo Renwarin, S.Sos dan Sekcam.
Koalisi LSM Anti Korupsi, wilayah Indonesia Timur, Antonius Rahabav, mengecam keberangkatan puluhan kades di kecamatan Kei – Kecil Timur, ditengah pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM di ibu kota Jakarta.
“ Jakarta saat ini dalam massa PPKM, sangat tidak efektif dan efisien, kalau satu desa yang terdiri dari tiga sampai lima orang harus mendapat icin Bupati Malra dan Sekda untuk study banding di Jakarta dan Bogor selama tiga hari, ini bentuk pemborosan anggaran dana desa dipenghujung tahun anggaran “ Kecamnya.
Rahabav, mencontohkan di Ohoi Marfun, ada tiga orang yang berangkat, maka tentu habiskan DD untuk perjalanan dinas, berupa transportasi, hotel, dan makan – minum, untuk satu orang @ Rp 20 juta, maka total tiga peserta mencapai Rp 60 juta.
“ Kalau study banding, efisensi anggaran, hanya cukup satu orang mewakili satu desa, bayangkan di Ohoi Marfun, tiga orang dan semawi sesuai laporan yang diterima sampai lima orang, sudah tentu hamburkan DD puluhan juta hingga ratusan juta “ Sorot Rahabav.
Dirinya mempertanyakan icin yang dikeluarkan Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dan Sekretaris Daerah ( Sekda ), A. Yani Rahawarin, atas keberangkatan puluhan aparatur desa dalam rangka study banding di Jakarta.
“ Inspektorat harus segera ambil sikap dan masyarakat wajib minta pertanggungawaban mereka, setelah aparatur desa kembali dari study banding “ Pintahnya.
Dikatakan, study banding perlu dilaksanakan, namun ditengah pandemi covid-19, Pemdes harus merencanakan program pemberdayaan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.
“ Saya nilai tidak efisien, hanya untuk habiskan DD dipenghujung akhir tahun anggaran, study banding wajib dilaksanakan, namun minimal perwakilan satu desa, cukup satu orang yang mewakili, tidak perlu tiga sampai lima orang “ Jelas Rahabav.
Untuk diketahui Kepala Desa / Ohoi, pejabat, sekretaris dan bendahara delapan belas Ohoi yang melaksanakan study banding di Jakarta dan Bogor selama tiga hari yakni Ohoi Semawi, Wain, Isso, Revav, Wain Baru, Disuk, Rumat, Rat, Vatngon, kamear, yafawun, marfun, ohoinol, denvet, tenbuk, ohoilus, mastur lama, dan mastur baru.
Pantuan media ini, puluhan aparatur desa di Kecamatan KKT, saat ini berada di hotel Sahlva Jakarta, dalam rangka mengikuti bimbingan teknis manajemen administrasi Pemerintahan Desa dan tata cara pengelolaan pelaporan, keuangan, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa Desa, termasuk manajemen pengelolaan aset desa serta Bumdes. ( TN )
