Tual News – DPRD Kota Tual dalam butir rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Walikota Tual tahun anggaran 2020, meminta agar Walikota segera mencopot jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual.
Dalam surat Keputusan DPRD Kota Tual, Nomor : 8/DPRD-KT/V/2021, dibacakan Sekretaris DPRD Kota Tual ( Sekwan ), pada rapat paripurna DPRD Kota Tual, Rabu ( 19/05/2021 ), pukul 16.00 WIT, DPRD menilai program pembagian bantuan bagi masyarakat nelayan dan pesisir tidak tepat sasaran, serta belum terlihat konsep jelas dalam meningkatkan potensi kelautan dan perikanan Kota Tual.
Waduh..Kadis Perikanan dan Satpol PP Belum Baca LKPJ Walikota Tual 2019
“ Sampai saat ini, tingkat kehidupan masyarakat nelayan yang menerima fasilitas bantuan perikanan dari pemerintah, masih sangat rendah dari sisi pendapatan. Ini disebabkan lemahnya pengawasan, atas program dan kegiatan pemberdayaan, olehnya itu kami minta Walikota segera ganti kadis perikanan, sebab dinilai tak mampu meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan kota Tual, dibidang kelautan dan perikanan, sebagai sektor andalan “ Tandas DPRD Kota Tual dalam butir rekomendasi yang dibacakan.
Padahal kata DPRD Kota Tual, tingkat penyerapan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan cukup baik, terbukti alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.518.828.925, terealisasi Rp 7. 465.045.000,- atau 99, 28 %.
“ RDP dan on the spot khusus, akan kami laksanakan untuk pembahasan dan pengawasan tentang program dan kegiatan tahun 2020 pada Dinas Kelautan dan perikanan “ Tegasnya.
Walikota Tual Serahkan 522 Paket Bantuan Hibah Perikanan
Kata DPRD, hasil RDP dan on the spot khusus itu akan disampaikan kepada Walikota Tual dan Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Perwakilan Propinsi Maluku.
“ Saat ini perekonomian Kota Tual disektor ini alami keterpurukan, mengakibatkan banyak pengganguran terbuka, tingginya harga ikan, kelangkaan ikan segar dimusim tertentu masih terjadi di Kota Tual yang identik kota kepulauan, dikelilingi laut 98 % “ Sorot DPRD Kota Tual.
Menurut DPRD, Dinas kelautan dan perikanan, dianggap tidak mampu mengatasi kondisi tersebut, padahal di Indonesia, Kota Tual satu – satunya dikenal sebagai kota penghasil ikan, namun saat ini terkesan menjadi kota yang jau dari laut.
“ Bapak Walikota dan Wakil Walikota Tual, kalau mau bertahan dengan kondisi perikanan yang terpuruk seperti saat ini, silahkan bertahan dengan kadis yang ada, namun kalau mau menuju perubahan jadi lebih baik, maka secepatnya ganti Kepala Dinas kelautan dan perikanan dengan orang yang lebih paham karakteristik masyarakat serta kondisi laut Kota Tual “ Terangnya.
Poltek Perikanan Tual Jadikan Selat Rosenberg Sebagai Kawasan Bebas Sampah
Menurut DPRD, berdasarkan data dan masukan masyarakat, melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kunjungan kerja ( kunker ), permasalahan yang disebutkan, tidak mampu ditangani Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak ada kemajuan program, serta minim inovasi.
“ Untuk itu beberapah rincian kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang tercantum dalam perda APBD Kota Tual tahun anggaran 2021, akan kami evaluasi, dimungkinkan rincian kegiatan tersebut dibatalkan “ Tegas DPRD Kota Tual.
Sementara itu Walikota Tual, Adam Rahayaan, dalam amanatnya mengaku, dalam masa pandemi Covid-19 tahun 2020, banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Walikota Tual Naik Perahu Panen Raya Rumput Laut
“ Hal ini terbukti, cukup banyak pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan Kota Tual diberbagai bidang “ Tandasnya.
Namun disisi lain, Kata Walikota Tual, harus diakui kalau masih banyak terdapat kekurangan, bahkan ketidakpuasan masyarakat.
“ Permasalah pembangunan kedepan penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan menuju kesejatraan, olehnya itu mari kita kerja keras dan bekerja sama secara baik untuk persiapan RKPD dan kebutuhan pembangunan tahun berikutnya “ Harap Walikota Tual. ( TN )
