Tual News – Komisi I, II dan III DPRD Kota Tual minta Walikota Tual, Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, SE fokus program peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejatraan masyarakat, sesuai Visi – Misi dalam RPJMD 2018 – 2023.
Permintaan ini disampaikan Anggota DPRD Kota Tual dari Komisi I, Ishak Nuhuyanan bersama Ketua Komisi II, Hasim Rahayaan, dan Ketua Komisi III, Ir. Yakob Silubun, dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Rancangan Awal RKPD Pemkot Tual tahun 2021.
“ Dalam RKPD Pemkot Tual 2021, saya lihat ada sebelas point, namun ada tiga hal yang harus diperhatikan, terutama pelayanan dasar dan kesejatraan masyarakat “ Tandas Rahayaan.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kota Tual, Hasim Rahayaan, dalam paparan Bappeda Kota Tual, belum terlihat angka kemiskinan masyarakat Kota Tual dan target yang dicapai, dalam menjawab Visi – Misi Pemkot Tual.
“ Kami apresiasi peningkatan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Infrastruktur Kota Tual di tahun 2020 dan 2021 yang meningkat 240 milyar. Namun saya usul agar pengusulan program dan kegiatan ke Pempus kurangi pembangunan infrastruktur “ Pintah Rahayaan yang juga Ketua Partai Demokrat Kota Tual.
Dirinya mengaku kalau dibandingkan Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Tual, pembangunan infrastruktur sudah sangat memadai, namun pada program pelayanan dasar masih sangat jau dari harapan masyarakat.
“ Kalau Infrastruktur terus dikejar, maka saya pesimis Visi – Misi Pemkot Tual dalam peningkatan pelayanan dasar dan kesejatraan masyarakat selama lima tahun kepemimpinan Walikota dan Wawali tidak akan tercapai “ Sorotnya.
Rahayaan menilai khusus pembangunan pendidikan di Kota Tual, sejak kepemimpinan Almarhum Walikota Tual, Drs Hi. MM Tamher sampai saat ini masih berjalan ditempat.
“ Aspek pendidikan harus diperhatikan dan dievaluasi sejaumana capaian program dan kegiatan setiap tahun, termasuk pembangunan bidang kesehatan “ Ujarnya.
Dia berharap sistem perencanaan Pemkot Tual harus ditata dan diperbaiki, karena banyak hal yang harus dievaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan dasar demi menjawab kesejatraan masyarakat.
Sementara itu Anggota DPRD Kota Tual, Ishak Nuhuyanan, menekankan tentang pentingnya perencanaan komprehensif yang dituangkan dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2021.
“ Dalam satu perencanaan program dan kegiatan OPD, pasti terkendala masalah pembiayaan, sehingga harus fokus sesuai Visi – Misi Pemkot Tual “ Pintahnya.
Nuhuyanan yang juga dari Komisi I DPRD Kota Tual, bidang Hukum dan Pemerintahan, berharap Pemkot Tual dapat menyelesaikan permasalahan sertifikasi tanah.
“ Kami dengar Pemkot Tual memiliki banyak tanah di Pulau Dullah, tapi sampai saat ini tidak ada laporan yang sampai ke DPRD, terkait bukti kepemilikan sertifikat tanah milik Pemkot Tual, olehnya itu saya berharap masalah sertifikasi tanah harus diselesaikan “ Harapnya.
Kota Tual Harus Ditata Jadi Kota Yang Ramah
Ketua Komisi III DPRD Kota Tual, Ir. Yakob Silubun, berpendapat kalau untuk menuju satu Kota yang ramah dalam menjawab kesejatraan masyarakat, maka perencanaan tata kota harus ditata secara baik.
“ Kita bangun infrastruktur jalan, tapi harus diikuti dengan penataan drainase “ Jelasnya.
Menurut Silubun, persoalan Kota Tual saat ini adalah masalah drainase, sebab dimana – mana terjadi genangan air hujan.
Ketua Komisi I yang membidangi Infrastruktur dan Keuangan ini berharap prioritas menata Kota harus diberangi perencanaan matang.
“ Saya minta Kadis PUPR buat kajian, apakah setiap tahun harus ada pemeliharaan jalan didalam Kota Tual, sebab yang terjadi saat ini akibat pemeliharaan pembangunan jalan setiap tahun, genangan air ada disetiap sudut jalan, bahkan masuk rumah penduduk “ Pintah Ketua Partai Gerindra Kota Tual.
Dirinya juga menyoroti penataan tata ruang Kota Tual, termasuk Pasar Tual, karena saat musim hujan, terjadi genangan air dimana – mana.
“ Selama ini Tata Ruang Kota Tual tak berfungsi, padahal setiap saat saya ingatkan agar menata Kota Tual memperhatikan drainase, trotoar dan lampu jalan “ Terang Silubun.
Dikatakan, saat ini Kota Tual mengalami kesulitan ekonomi, akibat peredaran uang yang berjalan tidak normal di masyarakat, padahal APBD Kota Tual ditetapkan lebih awal.
“ Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, maka terkait uang yang beredar di masyarakat, bukan karena Pandemik Covid-19, tapi selama beberapah tahun APBD Kota Tual baru berjalan menjelang akhir tahun anggaran “ Sesalnya.
Silubun minta agar tender proyek yang menelan anggaran besar jangan lagi dilaksanakan dipenghujung tahun anggaran.
“ Kita harus rubah, termasuk oknum Konraktor yang menguasai APBD Kota Tual harus disetop, kalau dibiarkan seperti ini maka jelas uang tidak beredar di masyarakat, karena semua uang lari ke Jakarta. Jadi kalau mau Kota ini berkembang, maka harus ada perubahan, bangun Kota yang nyaman, dan fokus pemberdayaan usaha kecil menengah untuk membangun kesejatraan masyarakat. “ Tandas Ketua Komisi III DPRD Kota Tual. ( TN )
