Tual News – Fraksi Partai Keadilan Sejahtara ( PKS ), DPRD Propinsi Maluku mengapresiasi langkah Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang menyetujui usulan realokasi anggaran 75 milyar oleh Banggar DPRD dalam pembahasan KUA dan PPAS RAPBD tahun anggaran 2021 untuk pembangunan Infrastruktur di wilayah Tenggara Raya ( Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, MBD dan Kepulauan Aru ).
Fraksi PKS Apresiasi Pemkot Tual Turunkan Angka Kemiskinan 0,74 %
“ Kami apresiasi kebijakan Gubernur Maluku yang setuju usulan realokasi anggaran 75 milyar untuk pembangunan infrastruktur di Tenggara Raya, dimana masing – masing Kab/ Kota tersebut memperoleh alokasi 15 milyar “ Salut Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Maluku, Amir Rumra, S.Pi, M.S.i saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKS terhadap RAPBD Propinsi Maluku tahun 2021, Rabu ( 23/12/2020 ).
Sekretaris Fraksi PKS berharap dengan realokasi anggaran itu dapat terintegrasi sistem ketahanan pangan yang mendukung rantai pasokan menjadi efisien dan ekonomis agar melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Lawan Covid-19, PKS Kota Tual Bhakti Sosial di Masjid
“ Kami sadari implementasi pembangunan di Maluku, bercirikan kepulauan, tersebar di 11 kab/kota, 118 kecamatan, 1.198 Desa, 33 Kelurahan, dengan 1.340 pulau membutuhkan anggaran yang tidak sedikit “ Ungkapnya.
Untuk itu bagi Fraksi PKS, perlu ada terobosan baru dan komitmen bersama antara Legsilatif, Eksekutif dan Stakholder lainya, guna memperjuangkan tambahan fiskal daerah melalui Participating Interest ( PI ) 10 %. Blok Masela.
“ Masyarakat Maluku sebagian besar berdomisili di pesisir dan pulau – pulau kecil seperti diwilayah Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Malra selama ini sudah dilewati rute kapal perintis, namun ketiadaan pelabuhan mengakibatkan kapal hanya berlabuh “ Sorot Amir Rumra.
PKS Malra Akui 80 % Rakyat Puas Dengan Kinerja MTH-PB
Dikatakan, hal ini juga terjadi di wilayah Kecamatan PP Kur, Kota Tual yang sampai saat ini tidak memiliki infrastruktur Pelabuhan Fery.
“ Penyebrangan Fery yang melayari PP Kur sampai saat ini tidak memiliki infrastruktur pelabuhan, kapal masuk harus berlabuh, sehingga sangat menganggu arus masuk penumpang dan barang bahkan sudah ada yang alami korban jiwa “ Sesal Fraksi PKS DPRD Maluku.
Selain itu kata Rumra, Fraksi PKS juga mengapresiasi Gubernur Maluku yang telah menyetujui usulan penambahan honor Guru Kontrak oleh Banggar DPRD Maluku yang semula Rp 1.015.000,- menjadi Rp 1.500.000,-. dalam pembahasan KUA dan PPAS RAPBD Maluku tahun anggaran 2021.
PKS dan Demokrat Kota Tual Berjemur Panas Terima Aspirasi Tolak Omnibus Law
“ Kami berharap kedepan, upah Guru Kontrak bisa ditingkatkan lagi agar sesuai UMP Maluku “ harapnya.
Berdasarkan catatan tersebut, Fraksi PKS DPRD Maluku menyatakan menyetujui dan menerima Rancangan Perda tentang APBD Maluku tahun anggaran 2021 dengan rincian, pendapatan Rp 3.407.048.170.231 ( 3,407 trilyun rupiah ), Belanja Rp 3.490.748.170.231 ( 3,490 trilyun rupiah ), penerimaan pembiayaan Rp 89.700.000.000 ( 89,7 trilyun rupiah ) dan pengeluaraan pembiayaan Rp 6.000.000.000 ( 6 milyar rupiah ), agar ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ). ( TN )
