Tual News – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD Kota Tual, dalam penyampain kata akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tual tahun 2019, Jumat ( 11/9/2020 ), memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Pemkot Tual terhadap keberhasilan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan, dimana tahun 2019, angka kemiskinan Kota Tual menurun 0,74 %, sehingga menempatkan Kota Tual sebagai peringkat terbaik ke lima dari 11 kab/kota di Propinsi Maluku.
Indonesia Maju Soroti Minimnya Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Publik di Kota Tual
“ Kami beri penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Pemkot Tual atas keberhasilan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan tahun 2018 sebesar 23,42 %, menurun jadi 22,68 % dan di tahun 2019, mengalami penurunan 0,74 % “ Salut Ketua Fraksi PKS, Ahmad B.Z. Matdoan, SH dan Sekretaris, Hj. Aisa Renhoat dalam pandangan akhir Fraksi PKS.
HMI Tual – Malra Gelar Basic Training Menuju Kader Islam Berkwalitas
Fraksi PKS juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemkot Tual dibawah kepemimpinan Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag dan Wakil Walikota Tual, Usman Tamnge, SE, sehingga BPK RI wilayah Provinsi Maluku, menempatkan Kota Tual memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ), terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Tual tahun anggaran 2019.
Mafia Tender Proyek, Jaksa Buat Panggilan Kedua Kepada UKPBJ Kota Tual
“ Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi dan dukungan kepada Pemkot Tual, agar kelanjutan pembangunan talud/brojong Kiom yang berlokasi di Kota Tual, Kecamatan Dullah Selatan, dapat dipercepat, sehingga pembangunan tersebut diharapkan jadi icon Parawisata Kota Tual, ruang interaksi publik dan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi rakyat yang berimplikasi secara sinergis terhadap PAD “ Tandas Matdoan.
Pertamina Tual Tutup Mata, Kelangkaan BBM Sudah Dua Tahun
Untuk itu Fraksi PKS minta Walikota Tual, untuk segera menindaklanjuti beberapa saran dan masukan yakni meningkatkan koordinasi antar OPD yang terhimpun dalam OPD yang menangani PAD, seperti Badan Pendapata Daerah, Dinas Perhubungan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Perindag, Dinkes dan Dinas lainya.
Malra dan Kota Tual Tak Masuk Perpres Jokowi Tentang Daerah Tertinggal
“ Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi perangkat daerah yang mengkoordinir PAD, agar berkoordinasi dengan Bank Maluku yang diamanatkan untuk menangani transaksi arus masuk dan keluar pendapatan daerah pada kas daerah, untuk memberikan laporan progres tertulis setiap hari kerja “ Usul Fraksi PKS.
Diduga Palsukan 405 Sertifikat, Kantor BPN Malra Masih Diboikot Sasi
PKS juga minta agar Walikota Tual memastikan, OPD yang menangani Pemberdayaan dan kesejatraan rakyat, dalam penganggaran lebih fokus pada bantuan yang menyentuh masyarakat, guna terciptanya masyarakat Kota Tual mandiri dan sejahtera.
Lawan Covid-19, PKS Kota Tual Bhakti Sosial di Masjid
“ Tertibkan OPD Pemkot Tual, agar dalam penganggaran harus menyesuaikan tupoksi masing – masing OPD terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran yang tak sesuai tupoksi OPD “ Pintah Fraksi PKS Kota Tual.
Fraksi PKS berharap Pemkot Tual segera merealisasikan pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan listrik (PLN ) pada wilayah Kecamatan Tayando Tam, Pulau Kur, dan Kur Selatan, karena sangat dibutuhkan masyarakat setempat.
Warga Kur & Tayando Menangis Disaat DPRD Bermimpi Helikopter
“ Akhirnya Fraksi PKS yang terdiri dari gabungan Partai Politik yakni PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem menerima dan menyetujui Rancangan Perda Kota Tual tentang pertanggungjawaban APBD Kota Tual tahun 2019, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda “ Tandas Ketua Fraksi PKS Kota Tual, Ahmad B.Z. Matdoan, SH. ( TN )
