Tual News – DPRD Kota Tual, Propinsi Maluku saat ini tersandera dengan keputusan yang dikeluarkan DPRD Kota Tual dalam rekomendasi LKPJ Walikota Tual tahun anggaran 2019 soal pengusulan pengadaan satu unit helikopter untuk melayani kebutuhan masyarakat kecamatan PP Kur, Tam dan Tayando ( KTT ), ditengah penderitaan masyarakat pulau – pulau akan minimnya pelayanan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan.
Hal ini terlihat ketika sekelompok masyarakat KTT yang kembali mendatangi DPRD Kota Tual, Senin ( 20/07/2020 ) untuk beraudensi bersama DPRD Kota Tual terkait surat pernyataan sikap yang sudah diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Ali Mardana, SE, pada saat aksi demo sebelumnya.
Warga Tayando Kota Tual Belum Nikmati Listrik Sejak Indonesia Merdeka
Pantauan tualnews.com, awalnya, kelompok warga KTT yang menamakan diri Komunitas Penyambung Suara Rakyat itu mendatangi Gedung DPRD Kota Tual untuk beraudensi dengan para wakil rakyat, namun mereka menyatakan sikap keluar dari dalam gedung rakyat, karena DPRD Kota Tual mengundang instansi teknis terkait seperti Dinas PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan dan PLN untuk hadir bersama – sama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP ) bersama.
Warga Kur & Tayando Menangis Disaat DPRD Bermimpi Helikopter
Kelompok warga KTT ini keluar dan kembali berorasi diluar gedung DPRD Kota Tual, karena belum ada titik temu secara bersama.
Melihat kondisi ini, Anggota DPRD Kota Tual, Jimal Kabalmay bersama Yakob Silubun dkk keluar menemui warga KTT untuk berkoordinasi kembali untuk pertemuan bersama wakil rakyat.
Koordinasi dan negosiasi itu berhasil, sehingga perwakilan warga KTT menerima untuk kembali masuk di gedung rakyat agar beraudensi bersama DPRD Kota Tual.
DPRD Tual : Ide Gila Beli Helikopter Demi Rakyat
Dalam audensi bersama DPRD Kota Tual yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tual, Ali Mardana, SE, perwakilan warga KTT hanya menyerahkan kembali pernyataan sikap dan enam tuntutan mereka terkait penderitaan masyarakat di pulau – pulau akan pelayanan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan, ketimbang mimpi DPRD Kota Tual mengusulkan pengadaan helikopter.
Walikota : Kota Tual Butuh Kapal Patroli, Bukan Helikopter
“ Kami minta DPRD Kota Tual lihat derita warga pulau – pulau saat ini, kantor dan tiang PLN dibangun disana, tapi tidak ada pelayanan listrik, termasuk jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi, air bersih dan minimnya pelayanan pendidikan serta kesehatan “ Ungkap Koordinator aksi, Budi Rahantan.
Menanggapi tuntutan warga KTT, Anggota DPRD Kota Tual dari PDI – Perjuangan, Alex Bima Betaubun, mengaku pasca Komisi II DPRD Kota Tual melakukan kunker di Kecamatan PP Kur, Tam dan Tayando, pihaknya sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat pulau – pulau, salah satunya soal jariangan telekomunikasi.
Pasien Covid-19 Malra Dimakamkan di TPU Perumnas Sabtu Malam
“ Aspirasi warga KTT sudah diperjuangan PDI-Perjuangan Kota Tual, terbukti setelah hal ini diusulkan ke DPP PDI- Perjuangan di Jakarta, ditanggapi serius dan pimpinan kami di Jakarta sudah hubungi Menteri Infokom untuk pengadaan lima Tower Telkomsel untuk melayani warga KTT dalam waktu dekat “ Ungkap Betaubun.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kota Tual dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), Hj. Aisa Renhoat dalam pertemuan bersama perwakilan warga KTT .
Kapolres Malra Turun Tangan Amankan Demo Warga KTT Soal Helikopter
“ Saya wakil rakyat dari pulau – pulau sudah serap semua aspirasi rakyat disana, terbukti pelayanan penerangan listrik akan segera dinikmati masyarakat KTT “ Jelasnya.
Kata Renhoat, semua aspirasi dan tuntutan warga KTT akan tetap diperjuangkan secara bertahap oleh DPRD bersama Pemkot Tual, demi peningkatan kesejatraan hidup warga PP Kur, Tam dan Tayando.
Letsoin Sesalkan Warga Kur dan Tayando Jadi Anak Tiri Pemkot Tual
Anggota DPRD Kota Tual lainya asal KTT, Rahman Rettob, menegaskan dirinya akan terus mengawal aspirasi warga KTT, karena selama ini penderitaan masyarakat disana sudah cukup menderita akan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.
“ Kecamatan PP Kur, Tam dan Tayando adalah warga Kota Tual, sehingga saya akan terus kawal, bila perlu alokasi APBD Kota Tual semuanya diarahkan untuk menuntaskan penderitaan rakyat akan listrik, air bersih, jalan, jembatan dan jaringan telekomunikasi disana “ Tegas Rettob. ( TN )
