Tual News – Pendeta Roy Retraubun kepada tualnews.com, minggu ( 8/3/2020 ) mengaku sangat prihatin dan menyesalkan kerenggangan hubungan kerja Bupati Malra, Hi. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si yang terexspose ke media sosial, sehingga menjadi konsumsi publik.
“ Saya prihatin, karena hal ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah kepemimpinan Maluku Tenggara “ Sesal Retraubun.
( dok tualnews.com )
Menurut Pendeta Roy, keretakan hubungan kedua pemimpin Kabupaten Malra yang dipilih langsung masyarakat itu, seharusnya tidak terjadi, jika suatu kebijakan Pemerintah Daerah sebelum diputuskan harus dikoordinasikan bersama.
“ Kerenggangan ini seharusnya tidak terjadi, jika suatu kebijakan sebelum diputuskan, Bupati mengundang Wabup untuk memberitahukan maksud dan tujuan terkait Uji Kompetensi Pejabat Administrator, sehingga Wakil Bupati dapat mengawasi sesuai kewenanganya “ tandasnya.
Kata Retraubun, setelah kebijakan ini disampaikan kepada Sekda untuk proses lanjut sesuai ketentuan, maka Sekda memangil Kepala OPD teknis terkait untuk menjelaskan dan menyiapkan rencana teknis.
“ Sebelum proses lanjut, Sekda dan OPD teknis meminta arahan Wabup, karena kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Malra satu paket sebagai dwitunggal kepemimpinan daeah ( Pejabat Negara ), karena ini menyangkut etika pemerintahan “ Jelasnya.
Pendeta Roy Retraubun, menilai kalau kondisi seperti ini yang terjadi, menunjukan kalau selama ini tidak ada koordinasi yang baik.
“ Karena tak dilibatkan, maka wajar jika Wabup Malra sampaikan kekesalan agar menjadi perhatian dan koreksi untuk perbaikan “ Sorotnya.
Pendeta Roy berharap, badai ini cepat berlalu agar proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Malra dapat berjalan optimal demi melayani dan mensejatrakan masyarakat.
Untuk diketahui Wakil Bupati Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si adalah sosok birokrat murni yang berprestasi.
Beruatwarin sangat paham aturan Perundang – Undagan yang berlaku di NKRI, memiliki integritas dan pengalaman birokrasi Pemerintahan, terbukti sebelum mencapai puncak karier sebagai Wabup Malra, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si, meniti karier sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra, kemudian menjabat Sekda Malra dua periode di masa kepemimpinan Bupati Malra, Ir. Anderias Rentanubun dan Wabup Drs. Yunus Serang, M.Si, termasuk sebagai pelopor berdirinya Poltek di Malra dan Kota Tual, serta menjadi Direktur Poltek pertama di bumi Larvul Ngabal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tualnews.com, kekesalan Wabup Malra itu memuncak sejak awal pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Eselon II, Pelantikan Sekda Malra, dan pelantikan sebagian besar Pejabat Eselon III lingkup Pemkab Malra.
Puncaknya, ketika Pemkab Malra menggelar Uji Kompetensi Pejabat Administrator, patut diduga Ir. Petrus Beruatwarin merasa tidak dihargai sebagai Wakil Bupati Malra, sehingga akhirnya muncul pemberitaan di media online dan Media Sosial terkait pernyataan Wakil Bupati Malra yang menegaskan “ Seleksi Uji Kompetensi Pejabat Administrator Pemkab Malra Cacat Hukum “. ( team tualnews )
