Tual News – Warga masyarakat Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Propinsi Maluku mengeluh dengan kondisi infrastruktur jalan rusak dan jaringan telekomunikasi telpon seluler yang sampai saat ini belum diperhatikan Pemerintah.
Demikian hasil reses Anggota DPRD Kota Tual asal wilayah kecamatan tersebut, Suleman Letsoin, SH dalam tugas pengawasan sebagai wakil rakyat kota Tual.
“ Hasil reses di Kecamatan Kur Selatan, masyarakat banyak mengeluh soal kondisi jalan rusak dari pelabuhan sampai Desa Yapas, termasuk akses komunikasi “ Ungkapnya kepada tualnews.com.
Letsoin mengaku, Walikota Tual, Adam Rahayaan, S.Ag sudah melakukan kunjungan kerja di wilayah kecamatan itu dan melihat langsung kondisi jalan rusak tersebut.
“ Harapan kami bersama masyarakat agar tahun 2020, sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD Kota Tual 2020, jalan rusak segera diperbaiki, bila perlu status jalan itu ditingkatkan. Kalau dulu masih lapen, maka sudah saatnya jalan itu dihotmix “ harapnya.
Selain itu kata Anggota DPRD Kota Tual, masyarakat di Kur Selatan sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi. “ aspirasi warga ini sudah diusulkan setiap tahun ke Pemkot Tual, namun sampai saat ini belum ada realisasi, padahal pengguna telpon seluler sudah mencapai 1000 – 2000 orang. Olehnya itu kami berharap hal ini harus diperhatikan “ Pintah Letsoin.
Dikatakan, proses pemilihan Kepala Desa juga menjadi persoalan di masyarakat, sehingga Pemkot Tual harus bergerak cepat memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.
“ Tiga Rasckhap di Kur harus segera difasilitasi, sehingga target Pemda dalam pemilihan Kepala Desa definitif melalui Dinas PMD Kota Tual pada pilkades serentak tahun 2020 dapat melibatkan tiga kecamatan di wilayah itu “ Tandas Letsoin.
Kata dia, penyelesain kedudukan Raja Elsoin, Kilmas dan Tam sangat penting, agar proses pilkades serentak tahun 2020 dapat berjalan.
70 % Pemanfaatan Dana Desa Tak Sesuai Harapan Rakyat
Anggota DPRD Kota Tual, Suleman Letsoin, SH juga sangat menyesalkan pemanfaatan dana desa bagi masyarakat di Kur, Tam dan Tayando, sebab 70 % pengelolaan dana desa di tiga wilayah itu tak sesuai harapan masyarakat. “ ini karena lemahnya SDM di Desa, dana desa diperuntuhkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi aparatur Desa tidak maksimal. Saya ambil contoh, Desa Yapas punya sekian speadbot dari beberapah tahun sampai saat ini belum digunakan masyarakat, ini menunjukan pemberdayaan model begini tidak tepat sasaran “ Sesalnya.
( team tualnews )
