Langgur Tual News – Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si diminta segera mengevaluasi kinerja para pimpinan organisasi perangkat daerah ( OPD ) Pemkab Malra, bila perlu melaksanakan mutasi jabatan atau promosi jabatan, karena selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wabup Malra, banyak pimpinan OPD bekerja asal- asalan, pura – pura dan tidak serius alias asal bapak senang ( ABS ), sehingga belum mampu mengimplementasikan Visi dan Misi MTH-PB yang dikenal dengan slogan menjadikan Malra lebih baik.
Permintaan ini disampaikan Actifis LSM , Tony Rahabav kepada tualnews.com, senin ( 16/12/2019 ). “ Saya minta Bupati dan Wakil Bupati Malra harus bersikap tegas evaluasi kinerja pimpinan SKPD yang tidak mampu mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malra yang dipilih langsung masyarakat, bila perlu lakukan rolling dan promosi penjabat eselon yang dibawah jau lebih baik kinerja dan loyalitas tinggi ketimbang mempertahankan para penjabat eselon senior saat ini “ Pintahnya.
Kata Rahabav, sesuai pantauan selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Malra, banyak oknum pimpinan SKPD senior Pemkab Malra hanya memahami teori tentang tupoksinya, namun sangat disayangkan dalam implementasi Visi dan Misi Bupati, tidak ada indikator keberhasilan yang nyata di masyarakat.
“ Oknum pimpinan OPD yang sudah senioritas dalam implementasi Visi dan Misi Pemkab Malra banyak pura – pura, ada yang tidak serius dan ada yang asal – asalan, sehingga lebih baik promosi jabatan bagi para pejabat eselon dibawah yang memiliki integritas, loyalitas dan komitmen tinggi untuk bangun daerah ini lebih baik “ Sorot Rahabav.
Rahabav sangat menyesalkan dipenghujung akhir tahun 2019, para pimpinan SKPD Malra tidak menunjukan peningkatan kinerja yang signifikan di masyarakat.
“ Alasan yang tidak logis dalam implementasi Visi – Misi sangat memundurkan semangat simpatisan maupun yang tidak simpati didalam masyarakat, buktinya program tiga tungku yakni adat, kubni dan agam yang ditonjolkan tidak diketahui arah dan tujuanya kemana ? Bapak Bupati Malra kemana – mana harus didampingi Para Raja, kemudian keterlibatan para tokoh agama dalam implementasi Visi – Misi sebagai apa ?, apalagi memposisikan Kubni yakni Muspida “ Sesalnya.
Dikatakan, semua persoalan yang membingungkan masyarakat di daerah ini, mestinya SKPD jangan menunggu perintah kerja dari pimpinan, tapi harus hadir dengan ide, gagasan serta konsep tertulis yang diserahkan kepada pimpinan daerah.
“ mengingat banyak kesibukan, Bupati Malra kadang lupa akan implementasi Visi – Misi dan program nyata, sehingga SKPD jangan tunggu perintah pimpinan baru kerja, seorang pimpinan OPD harus punya konsep, buat telaan secara lisan langsung kepada Bupati kalau konsep saya dari SKPD sesuai tupoksi untuk jadikan adat,kubni dan agam ( AKA ) demi kesejatraan rakyat evav seperti ini ?, baru dibilang pimpinan yang punya loyalitas dan dedikasi tinggi “ terang Actifis LSM, Tony Rahabav.
Direktur LMS anti korupsi wilayah Indonesia Timur ini mengaku sesuai pantauanya dilapangan, banyak persoalan yang mendera masyarakat seperti pendapatan perkapita masyarakat selama tahun 2019 mengalami penurunan drastis, karena tidak ada penciptaan lapangan kerja baru di masyarakat.
“ ditingkat desa/ohoi daya beli masyarakat rendah, termasuk daya saing ekonomi antara desa dan kota sangat memprihatinkan, ini seharusnya menjadi bahan permenungan besar SKPD dengan tupoksi masing – masing, karena yang selalu jadi pertanyaan rakyat malra dimana fungsi dan peran tiga tungku sinergi membangun malra ? harusnya SKPD sebagai ujung tombak wajib memfasilitasi personil tiga tungku AKA untuk memecahkan masalah, bukan jadi sumber masalah “ kesalnya.
Selain itu Rahabav juga minta sikap tegas Bupati Malra, M. Thaher Hanubun mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan bersama para Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Malra, pasalnya sesuai hasil tim akreditasi pendidikan dari Unppati Ambon tahun 2019, mutu pendidikan Malra dibawah standar.
“ Saya minta evaluasi kinerja para Camat bersama para Kepala Ohoi dan Penjabat Ohoi yang masih tidur, karena semuanya sibuk dengan laporan penggunaan uang dana desa dipenghujung akhir tahun dengan spekulasi LPJ, dan buat laporan fiktif pemanfaatan dana desa yang tidak berdampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat “ Pintahnya.
( team tualnews )
